CEPOSONLINE.COM, MERAUKE-Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengalokasikan anggaran cukup besar untuk membiayai mahasiswa asal Papua Selatan yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri.
Rata-rata anggaran yang dibutuhkan untuk satu mahasiswa antaranRp 800-900 juta per tahun.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, Paskalis Prayitno mengungkapkan, saat ini terdapat sembilan mahasiswa program pelimpahan dari Pemerintah Provinsi Papua yang pembiayaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
Pemerintah provinsi berharap sembilan mahasiswa tersebut dapat menyelesaikan pendidikan pada 2026. Pasalnya, berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Papua, alokasi pembiayaan untuk mahasiswa pelimpahan tersebut hanya sampai 2026.
"Kita berharap tahun 2026 ini semuanya sudah harus selesai. Karena memang alokasi anggaran yang kita berikan sesuai dengan Peraturan Gubernur Papua itu sampai batas tahun 2026," kata mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mappi tersebut, Rabu (11/11/2026).
Terkait mahasiswa yang menempuh pendidikan di dalam negeri, Paskalis mengaku terdapat cukup banyak universitas yang telah mengajukan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
Namun, pihaknya saat ini lebih memprioritaskan program pendidikan bagi mahasiswa pada bidang kesehatan, pendidikan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi (sains).
Menurutnya, kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di bidang tersebut sangat penting untuk mendukung berbagai program pembangunan di Papua Selatan, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN).
Mengenai kemungkinan adanya mahasiswa yang belum menyelesaikan pendidikan hingga akhir 2026, Paskalis mengatakan pihaknya akan meminta petunjuk Gubernur Papua Selatan terkait kemungkinan pemberian dispensasi waktu selama satu tahun.
"Untuk mahasiswa yang tidak selesai di 2026, saya akan minta petunjuk Pak Gubernur apakah kita memberikan dispensasi waktu satu tahun atau tidak. Itu nanti keputusan ada di pimpinan," katanya.
Ia mengakui, pembiayaan mahasiswa di luar negeri membutuhkan anggaran yang sangat besar. Karena itu, Gubernur Papua Selatan mengarahkan agar program pengiriman mahasiswa baru ke luar negeri dilakukan setelah seluruh mahasiswa yang saat ini dibiayai melalui program pelimpahan tersebut menyelesaikan pendidikan.
"Pak Gubernur menyampaikan kepada kami bahwa apabila seluruh mahasiswa ini sudah selesai, baru kita program lagi yang ke luar negeri. Apabila belum selesai, kita selesaikan semua dulu program ke luar negeri kita," ungkapnya.
Meski demikian, Pemprov Papua Selatan tetap memiliki rencana melanjutkan program pendidikan ke luar negeri dengan menyesuaikan kebutuhan tenaga ahli dan pembangunan daerah.
Paskalis menyebutkan, Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang memiliki peluang untuk menjadi tujuan pendidikan mahasiswa Papua Selatan.
Menurutnya, terdapat dukungan komunikasi dan fasilitasi dari pihak yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan SDM Papua, termasuk dalam aspek evaluasi dan pembiayaan.
Terkait besaran biaya, ia menjelaskan bahwa anggaran setiap mahasiswa berbeda-beda, bergantung pada universitas, negara tujuan, biaya pendidikan, akomodasi, serta biaya hidup dan nilai tukar mata uang.
Namun, berdasarkan estimasi pemerintah provinsi, kebutuhan pembiayaan seorang mahasiswa di luar negeri saat ini rata-rata antara Rp 800-900 juta dalam setahun.
Besarnya kebutuhan anggaran tersebut membuat Pemprov Papua Selatan perlu melakukan evaluasi dan perencanaan secara matang agar program beasiswa dapat berjalan berkelanjutan sekaligus menghasilkan SDM yang dibutuhkan untuk pembangunan daerah.(*)
Editor : Elfira Halifa