CEPOSONLINE.COM, MERAUKE-Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Selatan tahun 2027 belum dapat dipastikan.
Pemerintah Provinsi Papua Selatan masih menunggu penetapan formula penghitungan dari pemerintah pusat sebelum melakukan pembahasan dan menetapkan besaran kenaikan upah minimum tersebut.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua Selatan, Lambertus Ignatius Fatruan mengatakan, pihaknya akan mengikuti perkembangan pembahasan di Jakarta terkait formula penetapan UMP 2027.
Setelah formula tersebut diketahui, Tim Pengupahan Provinsi Papua Selatan akan melakukan rapat untuk membahas dan menetapkan besaran UMP sesuai ketentuan yang berlaku.
"Setelah kita tahu rumusnya, nanti tim UMP yang akan rapat menetapkan sesuai dengan kondisi provinsi. Tahun ini, UMP Papua Selatan sebesar Rp 4.508.000," kata Mantan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Boven Digoel ini, Rabu (11/11/2026).
Menurut Lambertus, kenaikan UMP setiap tahun tetap memperhatikan sejumlah indikator, terutama tingkat inflasi dan perkembangan kondisi ekonomi.
Ia menyebutkan, inflasi year on year atau tahunan menjadi salah satu faktor yang akan dilihat dalam menentukan besaran kenaikan UMP Papua Selatan tahun depan.
Meski demikian, ia berharap kenaikan upah minimum nantinya dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja, terutama di tengah kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.
"Memang ada kenaikan, tetapi kita harapkan nanti pada perhitungan terakhir bisa memberikan hasil yang baik," ujarnya.
Lambertus juga menyinggung bahwa kenaikan upah perlu dilihat dari kemampuan daya beli masyarakat. Sebab, kenaikan nominal upah belum tentu memberikan dampak besar apabila pada saat bersamaan harga barang dan kebutuhan hidup ikut meningkat.
Karena itu, pemerintah akan melihat perkembangan inflasi dan kondisi ekonomi selama periode Januari hingga November 2026 sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan UMP 2027.
Ia menegaskan, besaran kenaikan UMP Papua Selatan baru dapat diketahui setelah formula resmi dari pemerintah pusat diterima dan dibahas bersama Tim Pengupahan Provinsi. (*)
Editor : Elfira Halifa