Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ini Alasan Gubernur Papua Selatan Belum Lantik Pejabat Eselon III dan IV

Y
Penulis: Yulius Sulo❯
Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo. (Foto: CEPOSONLINE.COM/SULO)
Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo. (Foto: CEPOSONLINE.COM/SULO)   

Advertisement

CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Memasuki tahun kedua kepemimpinan definitif di Provinsi Papua Selatan, tanda-tanda pelantikan pejabat administrator (eselon III) dan pengawas (eselon IV) masih dinanti.

 

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, membeberkan alasan di balik belum dilaksanakannya mutasi dan pelantikan pejabat di lingkup pemprov.

Advertisement

 

​Menurut Apolo, pengisian jabatan eselon III dan IV tidak bisa dilakukan sembarangan, melainkan harus melalui prosedur administrasi yang ketat dan mengantongi lampu hijau dari pemerintah pusat. 

 

Advertisement

Salah satu syarat mutlak adalah adanya Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelum akhirnya disetujui oleh kementerian terkait.

 

​"Prosedurnya, jabatan eselon III dan IV harus mendapatkan rekomendasi, kemudian dilakukan pertimbangan teknis di BKN atau Pertek. Setelah itu mendapat persetujuan menteri, baru kita lantik," ujar Apolo Safanpo kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).

 

Advertisement

Artikel Terkait

Jika Seleksi Diundur ke 2027, Maaf Kelahiran Tahun ini Gugur Seleksi CPNS

Jika Seleksi Diundur ke 2027, Maaf Kelahiran Tahun ini Gugur Seleksi CPNS

Berdasarkan regulasi resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN), syarat batas usia maksimal melamar CPNS jalur umum adalah 35 tahun 0 bulan 0 hari

Terungkap! Ini Penjelasan BKN Soal Alih Status PPPK Paruh Waktu

Terungkap! Ini Penjelasan BKN Soal Alih Status PPPK Paruh Waktu

Badan Kepegawaian Negara (BKN) akhirnya memberikan penjelasan terkait mekanisme pengalihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh. 

Fantastis! ASN dan PPPK Indonesia Tembus 6,7 Juta, BKN Terapkan Dua Strategi Besar Ini

Fantastis! ASN dan PPPK Indonesia Tembus 6,7 Juta, BKN Terapkan Dua Strategi Besar Ini

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Indonesia kini mencapai sekitar 6,7 juta orang. 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer