CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan dua aplikasi berbasis digital untuk membenahi tata kelola data pendidikan, terutama terkait penyaluran beasiswa dan pendataan siswa Orang Asli Papua (OAP).
Kedua aplikasi tersebut dirancang untuk mengintegrasikan data pendidikan agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, sekaligus mencegah terjadinya penerimaan beasiswa ganda oleh siswa maupun mahasiswa.
Kepala Bidang Pengelola Data dan Fasilitas Dinas Pendidikan Provinsi dan Kebudayaan Papua Selatan, Suwoyo, mengatakan aplikasi pertama secara khusus dikembangkan untuk mengintegrasikan data penerima beasiswa dari seluruh penyelenggara program, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten.
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat mengetahui riwayat bantuan pendidikan yang telah diterima setiap calon penerima sehingga tidak terjadi pembiayaan ganda.
"Tujuan kita supaya tidak ada double funding. Jadi, misalnya anak sudah mendapatkan beasiswa dari satu kabupaten, dia tidak bisa lagi mendapatkan beasiswa dari kabupaten lain maupun dari Provinsi Papua Selatan," kata Suwoyo di Merauke, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, integrasi data ini akan memudahkan pemerintah melakukan verifikasi sekaligus memastikan bantuan pendidikan dapat menjangkau lebih banyak penerima yang membutuhkan.
Saat ini, tercatat sebanyak 262 penerima beasiswa dalam data Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan.
Selain beasiswa, pemerintah juga memiliki program bantuan studi dengan cakupan mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi, termasuk jenjang S1 dan S2.
Suwoyo menjelaskan, bantuan studi berbeda dengan beasiswa karena lebih diarahkan untuk membantu anak-anak yang membutuhkan dukungan pembiayaan pendidikan.
Untuk mendukung penerapan aplikasi tersebut, Dinas Pendidikan akan melibatkan perwakilan dari seluruh kabupaten melalui rapat koordinasi pendidikan. Para pengelola data dari masing-masing daerah juga akan diberikan pelatihan penggunaan aplikasi.
Sementara itu, aplikasi kedua dikembangkan untuk membangun basis data khusus siswa OAP pada seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga SLB.
Selama ini, data peserta didik sebenarnya telah tersedia melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Namun, data tersebut masih tergabung antara siswa OAP dan non-OAP sehingga diperlukan sistem pemilahan yang lebih spesifik.
Menurut Suwoyo, pemilahan tersebut penting agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih akurat mengenai jumlah dan sebaran siswa OAP. Data itu nantinya menjadi salah satu dasar dalam penyusunan dan penyaluran program pendidikan yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus).
Tidak hanya data siswa, aplikasi kedua juga akan memuat informasi Anak Tidak Sekolah (ATS) yang diperbarui dua kali dalam setahun, yakni setiap semester pertama dan semester kedua.
Selain itu, sistem tersebut akan dilengkapi data sekolah beserta fasilitas pendidikan yang dimiliki masing-masing satuan pendidikan.
Dengan demikian, pemerintah tidak hanya mengetahui jumlah peserta didik, tetapi juga dapat memetakan kondisi pendidikan, termasuk anak-anak yang belum mengakses layanan pendidikan serta ketersediaan fasilitas sekolah.
Suwoyo berharap, kehadiran dua aplikasi tersebut dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan program pembangunan pendidikan pada tahun-tahun mendatang.
Melalui integrasi data beasiswa, pendataan siswa OAP, ATS, dan fasilitas sekolah, Pemprov Papua Selatan diharapkan memiliki basis data pendidikan yang lebih akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, penggunaan anggaran pendidikan, khususnya dana Otsus, semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. (*)
Editor : Abdel Gamel Naser