CEPOSONLINE.COM, MERAUKE — Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan mengusulkan pengadaan enam unit bus melalui APBD Perubahan 2026.
Pengadaan tersebut diharapkan dapat menjawab keterbatasan armada transportasi, khususnya untuk melayani mobilitas aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan, Michael Rooney Gomar, mengatakan enam unit yang diusulkan terdiri dari lima unit bus berukuran medium dengan kapasitas sekitar 30 kursi dan satu unit microbus.
“Kita rencanakan ada tambahan enam unit, yang ukuran 30 seat atau 30 kursi. Lima yang ukuran medium bus, satu yang microbus, sesuaikan dengan anggaran yang tersedia,” kata Michael.
Menurutnya, armada tambahan tersebut nantinya tidak hanya diperuntukkan bagi ASN, tetapi juga masyarakat. Namun, pembagian dan pola pemanfaatannya belum dapat dipastikan karena pengadaan tersebut masih dalam tahap usulan dalam APBD Perubahan 2026.
“Ini masih kita usulkan di perubahan. Untuk pembagiannya, ASN berapa dan masyarakat berapa, belum bisa kita pastikan,” ujarnya.
Mantan Penjabat Bupati Mappi tersebut menjelaskan, kebutuhan tambahan armada cukup mendesak karena jumlah kendaraan yang tersedia saat ini masih sangat terbatas.
Untuk pelayanan transportasi ASN, Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Perum DAMRI dengan menyediakan empat armada bus. Namun, setiap bus hanya mampu mengangkut sekitar 20 ASN.
“Yang tersedia untuk ASN ini kan kerja sama DAMRI, itu hanya tersedia empat unit, empat armada. Itu juga cuma bisa mengangkut kapasitas 80 ASN. Satu bus hanya bisa 20 ASN. Jadi kalau empat bus ya cuma 80 ASN,” jelasnya.
Kondisi tersebut menyebabkan masih banyak ASN yang belum terlayani, terutama pada jam keberangkatan pagi.
Michael mengatakan, setiap pagi pihaknya harus menerapkan sistem pembagian kupon bagi ASN yang ingin menggunakan layanan bus.
“Pada saat jam 6 pagi, kami dari Dishub membagi kupon untuk ASN yang sudah datang untuk menerima kupon kursi. Nah, itu banyak juga yang terlambat, yang masih belum dapat terlayani,” katanya.
Pembagian kupon dilakukan setiap pagi dengan jumlah terbatas. Dari satu armada bus, tersedia 18 kursi bagi penumpang karena dua tempat lainnya diperuntukkan bagi pengemudi dan helper atau kondektur.
“Setiap pagi kuponnya dibagi. Jadi siapa yang datang duluan yang menerima kupon sebanyak 18, nomor satu sampai 18. Karena dua itu untuk sopir dengan helper atau kondektur,” jelas Michael.
Selain melalui APBD Perubahan 2026, Dinas Perhubungan Papua Selatan juga telah mengusulkan dukungan armada kepada Kementerian Perhubungan.
Namun, hingga kini usulan tersebut belum mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
“Kita masih usulkan juga ke Kementerian Perhubungan, cuma sampai sekarang memang dari kementerian belum ada anggaran,” ungkapnya.
Michael berharap usulan pengadaan enam unit bus melalui APBD Perubahan 2026 dapat direalisasikan sehingga kebutuhan transportasi ASN dan masyarakat di Papua Selatan dapat terlayani lebih baik. (*)
Editor : Agung Trihandono