Pemprov Papua Selatan Perkuat Pengarusutamaan Gender Melalui Revisi Panduan Fortembang

Yulius Sulo • Dipublikasikan Kamis, 30 Juli 2026 | 09:38 WIB
Asisten I Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno dan peserta pada Rapat Koordinasi Pengarusutamaan Gender yang digelar di Hotel Correin, Merauke, Rabu (29/7/2026).(CEPOSONLINE.COM/BIRO UMUM PAPSEL) 
Asisten I Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno dan peserta pada Rapat Koordinasi Pengarusutamaan Gender yang digelar di Hotel Correin, Merauke, Rabu (29/7/2026).(CEPOSONLINE.COM/BIRO UMUM PAPSEL) 

CEPOSONLINE.COM, MERAUKE-Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus memperkuat pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) melalui kegiatan Learning Bersama Revisi Panduan Forum Tematik Kelompok Rentan (Fortembang) dan Rapat Koordinasi Pengarusutamaan Gender yang digelar di Hotel Correin, Merauke, Rabu (29/7/2026).

 

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Selatan Nomor 400.2/125 Tahun 2025.

 

Mewakili Gubernur Papua Selatan, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen mewujudkan pembangunan yang inklusif dan tidak meninggalkan siapa pun.

 

"Forum ini menjadi wadah untuk mendengarkan aspirasi kelompok rentan, yaitu perempuan, anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta masyarakat adat," ujar Guritno.

 

Menurutnya, Fortembang tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga harus menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diintegrasikan ke dalam proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program pembangunan, mulai dari tingkat provinsi hingga kampung.

 

Ia menegaskan bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk memastikan seluruh kebijakan, program, dan anggaran pemerintah benar-benar responsif terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan, termasuk anak laki-laki dan perempuan, tanpa diskriminasi.

 

"Pengarusutamaan gender adalah strategi kita untuk memastikan pembangunan yang responsif gender," katanya.

 

Guritno juga mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan secara terbuka dan jujur dengan berbagi pengalaman, menyampaikan keberhasilan, kendala di lapangan, serta solusi yang dibutuhkan oleh masing-masing kabupaten.

 

Ia berharap hasil revisi panduan Fortembang dapat disusun secara sederhana, mudah dipahami, dan dapat langsung diterapkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat provinsi maupun kabupaten.

 

"Setelah ini, mari kita kawal bersama agar rekomendasi Fortembang dan pengarusutamaan gender benar-benar dianggarkan dan dilaksanakan," ujarnya.

 

Pada kesempatan itu, Guritno turut menyampaikan apresiasi kepada Dinas Sosial Provinsi Papua Selatan, Program SKALA, seluruh OPD terkait, mitra pembangunan, serta semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. (*)

Editor : Elfira Halifa
Ceposonline.com PAPUA SELATAN