CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, membuka rapat perdana Kelompok Kerja (Pokja) Perhutanan Sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua Selatan di Merauke, Rabu (8/7/2026).
Rapat tersebut menjadi langkah awal menyusun program kerja Pokja Perhutanan Sosial yang bertujuan mempercepat implementasi perhutanan sosial melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan.
Dalam sambutannya, Ferdinandus menegaskan Pokja Perhutanan Sosial memiliki peran strategis dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Pokja ini memiliki modal yang sangat besar untuk mewujudkan tujuan bagaimana perhutanan sosial bisa berjalan maksimal. Rapat ini sangat menentukan karena akan melahirkan kegiatan-kegiatan penting untuk mewujudkan pelaksanaan perhutanan sosial yang lebih baik," kata Ferdinandus Kainakaimu yang juga bertindak sebagai Ketua Pokja tersebut.
Menurut Ferdinandus, pembentukan Pokja bukan sekadar memenuhi amanat regulasi, tetapi menjadi langkah nyata membangun sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, masyarakat adat, perguruan tinggi, BUMN, BUMD, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, serta mitra pembangunan.
Ia menilai implementasi perhutanan sosial merupakan pekerjaan yang kompleks karena melibatkan banyak pihak. Oleh sebab itu, seluruh peserta rapat diminta mengikuti pembahasan dengan sungguh-sungguh agar menghasilkan rekomendasi dan program kerja yang benar-benar bermanfaat.
"Jangan hanya hadir dalam rapat, tetapi mari kita fokus agar pembahasan ini menghasilkan program-program yang berguna bagi masyarakat," katanya.
Sekda juga memberikan apresiasi kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Selatan yang menggagas pembentukan dan pelaksanaan rapat perdana Pokja Perhutanan Sosial sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan kawasan hutan.
Ia berharap forum tersebut mampu melahirkan berbagai program yang dapat mempercepat pelaksanaan perhutanan sosial di Papua Selatan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat dan kelompok-kelompok pengelola hutan.
"Mari kita bahas agenda Pokja ini dengan sebaik-baiknya sehingga menghasilkan kegiatan-kegiatan yang berguna bagi generasi hari ini, generasi besok, bahkan untuk masa depan. Apa yang kita putuskan hari ini akan menentukan arah pembangunan perhutanan sosial ke depan," tutup Ferdinandus.
Rapat perdana Pokja Perhutanan Sosial dihadiri perwakilan pemerintah pusat, perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan, pemerintah kabupaten, Majelis Rakyat Papua (MRP), perguruan tinggi, BUMN, BUMD, organisasi masyarakat sipil, serta sejumlah mitra pembangunan yang akan bersama-sama mendukung percepatan implementasi program perhutanan sosial di Papua Selatan.(*)
Editor : Lucky Ireeuw