CEPOSONLINE.COM, MERAUKE-Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, mendorong peningkatan kualitas pendidikan, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di tanah Papua agar mampu mencetak lulusan yang kompeten, terampil, dan berkarakter.
Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala SMK se-Tanah Papua yang diikuti empat provinsi, yakni Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan, di Merauke, Rabu (8/4/2026).
Apolo berharap rakor tersebut dapat merumuskan arah kebijakan strategis terkait perkembangan dan pertumbuhan SMK di masa mendatang.
Menurutnya, pembangunan terdiri dari dua aspek utama, yakni fisik dan non-fisik. Pembangunan fisik mencakup sarana, prasarana, dan infrastruktur, sedangkan non-fisik berfokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan.
“Tujuan pendidikan ada dua, yakni memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi (knowledge education) serta keterampilan (skill education). Keduanya membentuk kompetensi peserta didik,” ujarnya.
Dahulu, menurut dia, pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan keagamaan, menempatkan ilmu pengetahuan dan teknologi diurutan dua, kemudian pendidikan skill/ketrampilan berada diurutan tiga.
Sementara urutan pertama mendidik peserta didik berlaku jujur, menghormati dan menghargai orang lain, disebut pendidikan budi pekerti atau pendidikan karakter.
Untuk itu, ia meminta dalam mendesain kurikulum pendidikan dasar, menengah hingga pendidikan tinggi harus mencerminkan tiga aspek tersebut.
Lantaran, kata dia, jika tak mencerminkan salah satu dari ketiga aspek itu dalam kurikulum, maka peserta didiknya kurang sempurna.
"Terkait itu, kedepan kita harus melengkapi sarana dan prasarana pendidikan kita,"kata Gubernur Apolo.
Ia berharap, seluruh sarana dan prasarana pendidikan harus dilengkapi, mulai dari peralatan laboratorium, media pembelajaran dan sumber daya manusia (SDM).
Lanjut dia, walau gedung, sarana dan prasarana yang bagus, namun SDM-nya tidak memenuhi standar yang ditentukan maka kualitas lulusan yang dihasilkan tidak maksimal. Media pendidikan juga harus terus berinovasi.
Selain itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas guru perlu dilakukan agar dapat mengikuti perkembangan teknologi, dan ilmu pengetahuan. Tak hanya itu, perlu pelayanan prima, keramahtamahan dari guru.
"Jangan sampai guru-gurunya tidak berada ditempat dengan alasan pelayanan dasarnya tidak tersedia,"ujarnya.
Apolo mengatakan hal ini perlu menjadi perhatian bersama, dilakukan secara berbarengan, dan simultan agar mencapai standar kualitas pendidikan minimal yang ditetapkan secara nasional.
"Kalau bisa, kita melakukan pemetaan wilayah agar jenis-jenis sekolah kejuruan dikelola sesuai potensi daerahnya masing-masing,"ujarnya.
Sementara Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK se-Tanah Papua, Elia Waromi, mengatakan pengembangan SMK ke depan harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih cepat dan adaptif, tidak lagi menggunakan pola lama.
Ia menyebutkan empat hal penting yang perlu menjadi perhatian, yakni relevansi program keahlian berbasis potensi lokal seperti pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan ekonomi kreatif.
“Kita tidak boleh lagi memaksakan program keahlian yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah,” katanya.
Selain itu, lulusan SMK harus memiliki kompetensi yang siap kerja dan mampu terserap di daerahnya sendiri. Untuk itu, diperlukan sinkronisasi antara program pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.
Elia juga menekankan pentingnya kemitraan antara SMK dengan dunia usaha dan industri. Menurutnya, kerja sama tersebut dapat membuka peluang bagi lulusan untuk langsung terserap di dunia kerja.
“Kalau memungkinkan, industri bisa kita hadirkan di sekolah,” ujarnya.
Permasalahan lain yang dihadapi SMK di Tanah Papua adalah kekurangan guru kejuruan produktif. Oleh karena itu, melalui rakor tersebut, pihaknya akan merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk memberikan beasiswa atau program percepatan penyediaan tenaga guru kejuruan.
Ia berharap, melalui rakor ini, para kepala sekolah dapat saling berbagi pengalaman dan data guna menghasilkan kebijakan yang tepat dan berbasis informasi yang akurat.
“Data yang valid akan menghasilkan informasi yang kredibel untuk pengambilan kebijakan,” tandasnya. (*)
Editor : Elfira Halifa