Ketua Pokja Adat MRP Papua Tengah Tegaskan Kritik Anggota DPD RI Harus Berbasis Fakta dan Solusi
CEPOSONLINE.COM, NABIRE — Ketua Pokja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, Yulius Wandagau, menegaskan bahwa kritik yang disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terhadap MRP harus berdasarkan pada fakta, data, serta disertai solusi, bukan sekadar opini di ruang publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Yulius menanggapi sejumlah kritik yang dilontarkan oleh Senator DPD RI, Paul Finsen Mayor, terhadap lembaga MRP.
Menurut Yulius, kritik merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, kritik harus disampaikan secara konstruktif dan bertanggung jawab.
“Kritik itu boleh, tetapi harus disertai solusi dan berdasarkan fakta serta data, bukan sekadar opini di ruang publik,” tegasnya saat memberikan keterangan di kantor MRP Papua Tengah, Jumat, (8/4/2026).
Ia mengungkapkan, sejumlah pernyataan yang disampaikan di antaranya menyebut MRP lemah dan tidak memiliki kemampuan, audit anggaran MRP, hingga usulan pembubaran lembaga tersebut. Bahkan, terdapat pula pernyataan yang dinilai merendahkan.
Yulius menyebut, pernyataan tersebut disampaikan melalui berbagai media maupun media sosial, di mana terdapat ungkapan yang dinilai tidak pantas, seperti menyebut “ Gedung MRP besar, namun otak kecil”.
Selain itu, Yulius juga menyoroti bahwa kritik tersebut tidak hanya disampaikan di ruang publik, tetapi juga melalui komunikasi via telepon kepada sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah di Tanah Papua.
Ia mencontohkan komunikasi yang dilakukan kepada Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, Elias Igapa, terkait kehadiran MRP di Intan Jaya.
“Melalui via whatsapp kepada para bupati dan wakil bupati, ditanyakan apakah MRP dari daerah pengangkatan itu biasa turun atau tidak. Untuk di Intan Jaya, kami sudah konfirmasi langsung dengan Wakil Bupati,” jelas Wandagau.
Menurut Yulius, hasil konfirmasi tersebut menjelaskan bahwa kehadiran MRP di daerah bersifat situasional.
