CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Mohammad Hatta memilih meninggalkan kursi Wakil Presiden RI pada 1 Desember 1956.
Keputusan itu bukan sekadar pengunduran diri dari jabatan, tetapi juga menjadi penanda berakhirnya Dwitunggal bersama Presiden Soekarno yang selama ini dikenal sebagai simbol persatuan dua tokoh proklamator Indonesia.
Di balik keputusan besar tersebut, tersimpan perbedaan pandangan politik yang semakin sulit dipertemukan. Bung Hatta dan Bung Karno yang pernah berjalan beriringan memperjuangkan kemerdekaan, justru memiliki arah pemikiran berbeda dalam menentukan masa depan pemerintahan Indonesia.
Dilansir dari Republika, keinginan Hatta untuk mundur sebenarnya sudah disampaikan sejak 1955. Namun, saat itu parlemen belum menindaklanjuti permintaannya.
Hingga akhirnya, pada 1 Desember 1956, Hatta resmi melepaskan jabatan yang telah diembannya sejak Indonesia merdeka.
Salah satu persoalan mendasar yang membuat hubungan keduanya merenggang adalah perbedaan pandangan mengenai sistem demokrasi. Hatta mempertahankan gagasan demokrasi parlementer, sedangkan Soekarno mulai mengembangkan konsep Demokrasi Terpimpin.
Bagi Hatta, perubahan arah politik tersebut tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan komitmen konstitusional yang sebelumnya menjadi dasar perjuangan mereka. Ia juga melihat peran wakil presiden semakin terbatas dalam sistem pemerintahan yang berkembang saat itu.
Perbedaan tersebut semakin memperlihatkan bahwa Dwitunggal tidak lagi memiliki kesamaan pandangan dalam mengelola negara. Hatta menilai arah kepemimpinan Soekarno telah berubah dari semangat awal yang mereka bangun bersama.
Namun, persoalan Hatta tidak berhenti pada perbedaan sistem pemerintahan. Ia juga menaruh perhatian terhadap praktik korupsi dan buruknya pengelolaan ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Setelah tidak lagi berada di lingkaran kekuasaan, Hatta ternyata tidak memilih diam. Ia tetap menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, terutama ketika melihat persoalan ekonomi dan kesenjangan sosial semakin nyata.
Dalam risalah Demokrasi Kita, Hatta mengkritik konsep Demokrasi Terpimpin yang digagas Soekarno. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan yang terlalu bertumpu pada seorang pemimpin memiliki risiko besar bagi keberlangsungan demokrasi.
Kritik Hatta juga diarahkan pada kondisi ekonomi Indonesia. Ketika inflasi melonjak hingga sekitar 650 persen, masyarakat menghadapi tekanan ekonomi yang berat. Bahkan, keluarga Hatta sendiri disebut mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Dalam buku Hati Nurani Melawan Kezaliman, Surat-surat Bung Hatta kepada Presiden Soekarno 1957-1965 (1986), Mochtar Lubis mengungkapkan kegelisahan Hatta terhadap kondisi bangsa saat itu.
Melalui surat kepada Soekarno tertanggal 17 Juni 1963, Hatta secara terbuka menyampaikan kritik terhadap pengelolaan ekonomi yang justru melahirkan kelompok elite baru di tengah kesulitan rakyat.
“Tujuan kita sosialisme, tetapi mismanagement pemerintah dalam hal ekonomi menimbulkan satu golongan kapitalis baru yang memandang dirinya 'orang elite', yang hidupnya mewah dan menganggap dirinya kelas yang diperlukan benar oleh orang-orang pemerintah di pusat dan daerah. Pertentangan kaya dan miskin sangat mencolok mata, belum pernah setajam sekarang ini,” tulis Hatta sebagaimana dikutip Mochtar Lubis (1986:81).
Meski berbeda jalan politik, hubungan pribadi antara Soekarno dan Hatta tidak sepenuhnya terputus. Pada 12 Juli 1963, Soekarno bahkan datang menjenguk Hatta yang sedang terbaring sakit di RSUP Jakarta.
Kunjungan tersebut memperlihatkan bahwa perbedaan pandangan politik tidak serta-merta menghapus hubungan personal dua tokoh yang pernah bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Hatta juga tetap menyuarakan kritik ketika memasuki masa menjelang berakhirnya Orde Lama. Ia mengingatkan agar semangat melawan penindasan pada masa kolonial tidak justru berubah menjadi praktik eksploitasi oleh negara terhadap rakyatnya sendiri.
Deliar Noer (1990:669) mengutip pandangan Hatta mengenai persoalan tersebut.
“Kita selalu mencela dasar l'exploitation de l'homme par l'homme yang berlaku di zaman imperialisme kolonial. Tetapi, jangan dasar yang jelek itu diganti dalam Republik Indonesia kita ini dengan sistem yang lebih jelek lagi, yaitu l'exploitation de l'homme par l'etat (eksploitasi manusia untuk negara).”
Sikap kritis Hatta ternyata tidak berhenti ketika Indonesia memasuki era Orde Baru. Dalam buku Biografi Politik Muhammad Hatta, Mavis Rose menyebutkan bahwa Hatta pernah mengajukan petisi kepada DPR karena menilai pemerintahan Orde Baru telah mengabaikan Pancasila dan UUD 1945.
Bagi Hatta, jabatan bukanlah tujuan akhir seorang pemimpin. Ia berpandangan bahwa pemimpin demokratis seharusnya memikirkan keberlanjutan kepemimpinan dan siapa yang akan menggantikannya, bukan terus-menerus mempertahankan kekuasaan.
Pengunduran dirinya pada 1956 menjadi bagian penting dari perjalanan politik Hatta. Meski tak lagi menduduki jabatan wakil presiden, ia tetap menjalankan peran sebagai tokoh bangsa yang menyuarakan kritik terhadap kekuasaan dan mengingatkan pemerintah agar tidak melupakan kepentingan rakyat. (*)
Editor : AdminDua