CEPOSONLINE.COM,JAYAPURA - JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya.
Dilansir Jawapos.com, Yusril menjelaskan sesuai ketentuan konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan memilih wakil presiden baru dalam waktu paling lambat 60 hari setelah menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto mengenai pengajuan dua calon wakil presiden.
"Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya dan MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Proses tersebut diawali dengan adanya surat pengunduran diri dari wakil presiden yang ditujukan kepada MPR. Selanjutnya, MPR memberitahukan kepada Presiden mengenai kekosongan jabatan tersebut dan meminta pengajuan dua nama calon pengganti.
"Jadi, kalau misalnya tidak menolak kan nanti harus ada pernyataan tertulislah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat," ujarnya.
Menurut Yusril, MPR kemudian dapat menggelar sidang untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut sekaligus meminta Presiden mengajukan dua calon wakil presiden beserta persyaratan pencalonannya.
Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa hingga saat ini posisi wakil presiden masih dijabat oleh Gibran Rakabuming Raka. Dia menyebut belum ada kekosongan jabatan karena Gibran masih menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil presiden.
"Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden," kata Yusril. Terkait putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi bagian dari persoalan tersebut, Yusril mengatakan putusan kedua lembaga itu tidak serta-merta menggugurkan status Gibran sebagai wakil presiden.
Namun, dia menilai putusan MA perlu dicermati karena memuat pertimbangan mengenai persoalan serius yang berkaitan dengan kehidupan demokrasi.
"Jadi masalahnya memang serius kalau kita baca putusan dari Mahkamah Agung itu. Sehingga kalau saya menafsirkan sih sebenarnya seperti punya pilihan. Apakah berhenti ataukah memang diberhentikan. Tapi kita lihatlah apa perkembangan yang akan terjadi pada hari-hari selanjutnya," katanya.
