CEPOSONLINE.COM,JAYAPURA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dijadwalkan mulai memproses berbagai usulan terkait putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (10/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan agenda tersebut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026). Dilansir LombokPost, menurut Dasco, proses tindak lanjut baru dapat berjalan setelah DPR resmi memasuki masa sidang. Sebab, lembaga legislatif tersebut sebelumnya menjalani masa reses.
"Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan," kata Dasco. Dasco menjelaskan, DPR telah menerima sejumlah masukan terkait polemik dokumen pendidikan Gibran. Usulan tersebut berasal dari berbagai kalangan, termasuk organisasi masyarakat sipil dan anggota DPR dari sejumlah fraksi.
Namun, selama masa reses, komunikasi dan pembahasan yang berlangsung masih bersifat informal. Karena itu, DPR baru dapat memulai proses resmi setelah pembukaan masa sidang pada Selasa, 10 November 2026. "Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," ujarnya.
Dengan dimulainya masa sidang pada 10 November 2026, DPR memiliki kesempatan untuk menindaklanjuti berbagai masukan yang telah diterima. Meski demikian, Dasco belum merinci bentuk keputusan maupun mekanisme yang akan ditempuh lembaga tersebut. (*)
