CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Informasi mengenai formasi PPPK Guru Agama Sekolah Rakyat 2026 menjadi perhatian para tenaga pendidik yang ingin berkarier sebagai aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos).
Pada seleksi tahun anggaran 2026, Kemensos menyediakan 331 kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk jabatan fungsional Guru Agama dan Budi Pekerti. Formasi tersebut mencakup enam agama yang diakui di Indonesia, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Dilansir dari radarpati.jawapos.com alokasi terbesar diberikan kepada Guru Agama Islam dan Budi Pekerti dengan jumlah 210 formasi. Sementara itu, kebutuhan lainnya tersebar pada lima kelompok agama berbeda.
Calon pelamar dapat memeriksa rincian kebutuhan jabatan melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Lantas, bagaimana cara melihat daftar formasi, persyaratan, serta jadwal seleksi PPPK Guru Agama Sekolah Rakyat 2026?
Link Formasi PPPK Guru Agama Sekolah Rakyat 2026
Pengecekan informasi formasi dapat dilakukan secara daring melalui laman resmi SSCASN BKN. Portal tersebut menyediakan informasi pengadaan ASN berdasarkan instansi, jabatan, dan kualifikasi pendidikan.
Berikut tautan untuk melihat daftar formasi:
https://sscasn.bkn.go.id/daftar-formasi/
Pelamar perlu memilih pengadaan PPPK Kementerian Sosial tahun anggaran 2026 agar memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan jabatan Guru Agama dan Budi Pekerti.
Selain melalui SSCASN, perkembangan pengadaan ASN juga dapat dipantau melalui situs resmi Kemensos di https://kemensos.go.id/.
Rincian 331 Formasi Guru Agama Sekolah Rakyat
Mengacu pada Pengumuman Kementerian Sosial Nomor 3935/1/KP.01.01/10/2026, tersedia 331 lowongan untuk jabatan fungsional Guru Ahli Pertama bidang Agama dan Budi Pekerti.
Berikut pembagian kuota berdasarkan agama:
No. Formasi Jabatan Kuota
1 Guru Agama Islam dan Budi Pekerti 210
2 Guru Agama Kristen dan Budi Pekerti 63
3 Guru Agama Katolik dan Budi Pekerti 40
4 Guru Agama Hindu dan Budi Pekerti 15
5 Guru Agama Buddha dan Budi Pekerti 2
6 Guru Agama Konghucu dan Budi Pekerti 1
Total 331
Seluruh formasi tersebut ditempatkan pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial.
Rincian 331 Formasi Guru Agama Sekolah Rakyat
Mengacu pada Pengumuman Kementerian Sosial Nomor 3935/1/KP.01.01/10/2026, tersedia 331 lowongabidangn untuk jabatan fungsional Guru Ahli Pertama Agama dan Budi Pekerti.
Berikut pembagian kuota berdasarkan agama:
No. Formasi Jabatan Kuota
1 Guru Agama Islam dan Budi Pekerti 210
2 Guru Agama Kristen dan Budi Pekerti 63
3 Guru Agama Katolik dan Budi Pekerti 40
4 Guru Agama Hindu dan Budi Pekerti 15
5 Guru Agama Buddha dan Budi Pekerti 2
6 Guru Agama Konghucu dan Budi Pekerti 1
Total 331
Seluruh formasi tersebut ditempatkan pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial.
Persyaratan PPPK Guru Agama Sekolah Rakyat 2026.
Pelamar wajib memenuhi ketentuan administrasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan Kemensos. Beberapa persyaratan penting di antaranya:
Berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan memenuhi ketentuan usia serta administrasi.
Mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dipilih.
Aktif mengajar sebagai Guru Agama dan Budi Pekerti di Sekolah Rakyat sekurang-kurangnya satu tahun dengan bukti surat keterangan kepala sekolah serta surat penugasan Kementerian Agama, atau mempunyai pengalaman mengajar minimal dua tahun secara akumulatif sesuai ketentuan jabatan.
Memiliki pemahaman dan pengamalan agama yang baik, bersikap moderat, toleran, serta mempunyai wawasan kebangsaan.
Mampu membaca dan memahami kitab suci dengan kategori mahir.
Dapat menjelaskan maupun menginterpretasikan kandungan kitab suci.
Bersedia menjalankan sistem kerja sif dan tinggal di sekitar lingkungan sekolah atau asrama Sekolah Rakyat.
Khusus pelamar Guru Agama Islam, kemampuan membaca Al-Qur'an harus memenuhi standar mahir, yakni lancar, tartil, tidak terbata-bata, serta sesuai ketentuan ilmu tajwid.
Pelamar yang belum mengajar di Sekolah Rakyat juga perlu memperhatikan ketentuan pengalaman kerja dan dokumen izin mengikuti seleksi dari instansi berwenang.
Cara Mengecek Formasi di Portal SSCASN
Untuk mengetahui ketersediaan jabatan dan persyaratan yang berlaku, calon peserta dapat mengikuti tahapan berikut:
Kunjungi https://sscasn.bkn.go.id/daftar-formasi/.
Temukan pengadaan PPPK Kementerian Sosial tahun anggaran 2026.
Cari jabatan fungsional Guru Agama dan Budi Pekerti.
Sesuaikan pilihan formasi dengan agama yang diajarkan.
Periksa kualifikasi pendidikan dan persyaratan jabatan.
Bandingkan informasi tersebut dengan pengumuman resmi Kemensos.
Pastikan seluruh informasi yang diperiksa sesuai dengan ketentuan seleksi terbaru agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami persyaratan.
Jadwal Seleksi PPPK Guru Agama Sekolah Rakyat 2026
Mengacu pada jadwal yang diumumkan, proses pendaftaran telah dilaksanakan pada 9-15 Oktober 2026. Dengan demikian, tahapan penerimaan berlanjut ke proses seleksi kompetensi.
Berikut rangkaian jadwal seleksinya:
Tahapan Jadwal
Pengumuman hasil administrasi 19-20 Oktober 2026
Masa sanggah administrasi 21 Oktober 2026
Pengumuman pascasanggah 24-25 Oktober 2026
Pengumuman jadwal seleksi kompetensi 30 Oktober-1 November 2026
Seleksi kompetensi 6-15 November 2026
Pengumuman hasil kompetensi 19-20 November 2026
Pengumuman jadwal kompetensi tambahan 24-25 November 2026
Seleksi kompetensi tambahan 26 November-3 Desember 2026
Pengumuman pra-sanggah integrasi akhir 13 Desember 2026
Masa sanggah integrasi akhir 14 Desember 2026
Pengumuman pascasanggah integrasi akhir 17-18 Desember 2026
Pengisian DRH 19-28 Desember 2026
Per 6 November 2026, masa pendaftaran telah berakhir dan pelaksanaan seleksi kompetensi dijadwalkan berlangsung hingga 15 November mendatang.
Peserta yang sudah terdaftar disarankan rutin membuka akun SSCASN untuk memastikan jadwal, lokasi, serta informasi teknis pelaksanaan ujian.
Perlu diketahui, seluruh proses seleksi PPPK Guru Agama dan Budi Pekerti Sekolah Rakyat 2026 tidak dikenakan biaya. Masyarakat diminta mewaspadai oknum yang menawarkan bantuan kelulusan dengan imbalan uang.
Untuk menghindDan informasi palsu, pastikan seluruh pengumuman dan perkembangan seleksi hanya diperoleh melalui kanal resmi BKN dan Kementerian Sosial. (*)
Editor : AdminDua