CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Pernyataan Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Krisantus Kurniawan yang menyinggung kemungkinan Kalbar menjadi “Papua dan Aceh berikutnya” apabila keadilan sosial tidak terwujud menjadi sorotan di media sosial.
Pernyataan tersebut disampaikan Krisantus saat memberikan sambutan dalam perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026). Potongan video pernyataannya kemudian beredar luas di media sosial.
Dalam pernyataannya, Krisantus mengingatkan pemerintah pusat agar tidak mengabaikan persoalan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial di Kalimantan Barat.
“Jangan dipikir oleh pemerintah pusat, Kalimantan Barat ini tidak bisa menjadi Papua-Papua dan Aceh-Aceh berikutnya apabila keadilan sosial tidak terwujud di Republik ini,” kata Krisantus, dilansir dari JawaPos.com, Sabtu (22/8/2026).
Krisantus kemudian memaparkan besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Kalimantan Barat.
Menurutnya, kekayaan tersebut semestinya dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
“Di Kalimantan Barat ini, seluruh jenis logam ada. Ada emas, ada bauksit, ada pasir kuarsa, ada pasir silika, ada bijih besi, ada batu bara, ada uranium,” ujarnya.
Selain pertambangan, ia menyoroti potensi sektor perkebunan dan pertanian yang dinilainya sangat besar.
“Kalimantan Barat ini memiliki potensi lahan perkebunan dan pertanian yang luasnya luar biasa, yaitu 1,11 kali Pulau Jawa,” sambungnya.
Di tengah besarnya potensi sumber daya alam tersebut, Krisantus mengaku prihatin melihat kondisi infrastruktur di sejumlah wilayah Kalbar.
Ia mencontohkan kondisi yang ditemuinya ketika berkunjung ke Kabupaten Kapuas Hulu. Menurutnya, masih terdapat jembatan yang kondisinya memprihatinkan dan menyulitkan mobilitas masyarakat.
“Ketika mobil lewat, harus menyusun papan tepat di roda mobil tersebut. Kalau tidak, jatuh ke sungai. Kemudian mobil harus menyeberang sungai,” bebernya.
Persoalan tersebut, menurut Krisantus, menunjukkan masih adanya kesenjangan antara potensi ekonomi daerah dengan kondisi pembangunan yang dirasakan masyarakat di lapangan.
Krisantus juga menyoroti masih adanya masyarakat Kalimantan Barat yang hidup dalam kemiskinan. Ia menilai kondisi tersebut belum sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
“Rakyat-rakyat masih miskin, proposal masih bergentayangan. Ini adalah indikator kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat yang tidak sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa ini,” katanya.
Karena itu, ia menegaskan akan terus menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat. Menurutnya, pembangunan harus mampu memastikan masyarakat daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam turut merasakan manfaatnya.
Krisantus juga menyinggung amanat Pasal 33 UUD 1945 mengenai pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ia menilai prinsip tersebut belum sepenuhnya terwujud sehingga pemerintah pusat perlu memperkuat perhatian terhadap persoalan ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
“Maka saya selalu menekankan, ketika saya berpidato di depan Pemerintah Pusat juga saya tidak segan-segan menyampaikan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum terwujud di negara ini,” tegasnya. (*)
Editor : Elfira Halifa