CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat agar tidak menyamakan fenomena El Nino dengan musim kemarau biasa.
Meski sama-sama menyebabkan kondisi kering, El Nino merupakan fenomena iklim global yang memiliki dampak jauh lebih luas dan berpotensi memicu kekeringan ekstrem, gagal panen, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga kenaikan inflasi.
Peringatan tersebut disampaikan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Senin (29/6/2026).
"Fenomena El Nino merupakan fenomena iklim global yang memengaruhi distribusi curah hujan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Namun perlu dipahami bahwa El Nino dan musim kemarau adalah dua hal yang berbeda," ujar Faisal sebagaimana dilansir dari Tribunnews.com, Minggu (5/7/2026).
Menurutnya, musim kemarau merupakan siklus tahunan yang secara rutin terjadi di Indonesia.
Sementara El Nino adalah anomali iklim global yang dipicu oleh peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur sehingga mengurangi curah hujan secara signifikan di Indonesia.
BMKG mencatat, hasil pemantauan terbaru menunjukkan El Nino tahun 2026 telah memasuki kategori kuat dengan peluang mencapai 98 persen. Fenomena tersebut diperkirakan berlangsung selama 9 hingga 12 bulan.
Meski demikian, Faisal menegaskan Indonesia tidak akan mengalami musim kemarau sepanjang periode El Nino tersebut.
"Yang perlu kita waspadai bukan lamanya El Nino, tetapi ketika fenomena ini bertepatan dengan musim kemarau. Pada periode itulah curah hujan menjadi lebih sedikit dibandingkan kondisi normal," jelasnya.
BMKG memprediksi dampak paling signifikan akan terjadi pada periode Juli hingga Oktober 2026, ketika puncak El Nino beririsan dengan musim kemarau.
Wilayah yang diperkirakan mengalami penurunan curah hujan di bawah normal meliputi Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sebagian Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi dan Papua bagian selatan
Kondisi tersebut berpotensi memicu kekeringan di berbagai sektor.
Di bidang pertanian, berkurangnya ketersediaan air dapat mengganggu pertumbuhan tanaman hingga menyebabkan gagal panen (puso). Dampak lanjutan dari kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pasokan pangan, memicu kenaikan harga komoditas, dan meningkatkan inflasi daerah.
Selain sektor pangan, BMKG juga mengingatkan potensi meningkatnya kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara, hingga gangguan kesehatan masyarakat akibat cuaca panas dan kering.
Untuk mengurangi dampak El Nino, BMKG mengeluarkan sejumlah rekomendasi mitigasi bagi pemerintah pusat maupun daerah.
Di sektor lingkungan, pemerintah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan, memperketat pengendalian emisi kendaraan, serta membatasi aktivitas luar ruangan apabila kualitas udara memburuk.
Pada sektor kesehatan, BMKG meminta pemerintah mengantisipasi peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) serta serangan panas ekstrem (heatstroke).
Sementara di sektor energi dan sumber daya air, BMKG merekomendasikan optimalisasi pengelolaan bendungan untuk menjaga pasokan air bagi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan kebutuhan irigasi. Upaya tersebut juga dapat didukung melalui pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
BMKG mengimbau pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini agar dampak El Nino kuat pada paruh kedua 2026 dapat diminimalkan.
Dengan langkah antisipasi yang tepat, risiko terhadap sektor pangan, kesehatan, lingkungan, dan perekonomian diharapkan dapat ditekan. (*)
Editor : Elfira Halifa