CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Badan Gizi Nasional (BGN) mengalokasikan anggaran sebesar Rp.5,7 miliar untuk pengadaan layanan video conference periode April hingga Desember 2026.
Besarnya anggaran tersebut menjadi perhatian publik karena dinilai cukup fantastis untuk kebutuhan rapat daring dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan anggaran itu bukan sekadar untuk layanan rapat virtual biasa, melainkan untuk sistem enterprise terpusat yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN guna menunjang koordinasi program berskala nasional.
Menurut Dadan, layanan tersebut memiliki kapasitas sekitar 5.000 pengguna aktif dan mampu menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi pertemuan virtual.
Fasilitas ini digunakan oleh seluruh struktur organisasi BGN, mulai dari pejabat pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
“Layanan ini disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis yang membutuhkan koordinasi luas, penyampaian arahan teknis secara seragam, serta edukasi kepada berbagai pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah,” ujar Dadan dalam keterangan resminya dikutib dari Kompas.com, Jumat (24/4/2026).
Ia menegaskan, layanan video conference tersebut menjadi salah satu instrumen penting untuk menjalankan berbagai agenda strategis program MBG.
Mulai dari rapat koordinasi nasional dan daerah, sosialisasi kebijakan, penyampaian pedoman teknis, bimbingan teknis bagi pelaksana, forum evaluasi program, hingga edukasi publik.
Dengan kapasitas besar yang dimiliki, BGN mampu menjangkau puluhan ribu peserta secara bersamaan dalam satu waktu.
Hal ini dinilai penting agar proses penyampaian kebijakan dan arahan teknis dapat dilakukan lebih cepat, seragam, dan terdokumentasi dengan baik.
Dadan menambahkan, keberhasilan program makan bergizi gratis tidak hanya ditentukan oleh distribusi layanan di lapangan, tetapi juga oleh kesamaan pemahaman seluruh pelaksana terhadap pedoman dan standar program yang telah ditetapkan.
“Kami ingin memastikan bahwa pesan, arahan, dan pedoman pelaksanaan program dapat diterima secara utuh oleh pelaksana di berbagai daerah,"terangnya.
Baginya koordinasi yang cepat, serentak, dan terdokumentasi menjadi bagian penting dari keberhasilan program.
Meski begitu, nilai anggaran yang mencapai miliaran rupiah untuk layanan rapat daring tetap menuai perhatian publik, terutama di tengah dorongan efisiensi belanja negara.
Adapun pihak BGN menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan dilakukan sesuai kebutuhan operasional untuk memastikan implementasi Program MBG berjalan efektif dan tepat sasaran di seluruh Indonesia. (*).
Editor : Yohanes Palen