CEPOSONLINE.COM, NABIRE — Aksi solidaritas masyarakat dan mahasiswa asal Puncak digelar di Nabire sebagai bentuk keprihatinan atas situasi kemanusiaan di wilayah tersebut.
Dalam aksi itu, massa menyampaikan pernyataan sikap sekaligus tuntutan kepada pemerintah terkait penanganan konflik dan dugaan pelanggaran HAM.
Sekretaris Mahasiswa Puncak di Nabire, Dei Murib, yang membacakan pernyataan sikap menegaskan kondisi warga sipil, khususnya para pengungsi, membutuhkan perhatian serius dan penanganan segera.
“Bantuan sembako harus terstruktur, terorganisir dan bertahap bagi warga sipil selama mengungsi,” ujar Dei Murib saat membacakan pernyataan sikap di halaman kantor DPR Papua Tengah, Senin, (27/4/2026).
Mahasiswa juga mendesak agar layanan kemanusiaan segera dihadirkan di wilayah terdampak.
“Diusulkan pembukaan cabang Palang Merah Indonesia (PMI) di Puncak segera, serta pemerintah harus memfasilitasi pendidikan bagi anak-anak pengungsi dan menghadirkan tenaga kesehatan di titik-titik pengungsian,” lugas Murib.
Selain itu, DPRD Puncak dan DPR Papua Tengah diminta segera mengambil langkah konkret dalam mendorong penanganan kasus ke ranah hukum.
“Anggota DPRD Kabupaten Puncak dan DPR Papua Tengah segera membentuk pansus untuk mendorong kasus HAM ini masuk ke ranah hukum,” tegasnya.
Dalam tuntutan jangka panjang, mahasiswa meminta pemerintah pusat mengambil kebijakan strategis demi melindungi masyarakat sipil.
“Presiden RI diminta segera menarik TNI non-organik dari wilayah sipil di tanah Papua,” ucap Dei Murib.
Ia juga menyoroti penggunaan fasilitas publik dalam situasi konflik.
“Aparat TNI diminta menghentikan penggunaan fasilitas publik seperti sekolah, gereja, dan kantor-kantor, serta tidak membuka atau membangun pos baru di wilayah sipil seperti Kemburu dan Pogoma,” lanjutnya.
Mahasiswa turut mendesak investigasi independen atas peristiwa yang terjadi.
“Tim independen Komnas HAM harus segera turun ke lapangan untuk menyelidiki fakta kejadian,” katanya.
Dalam aksi tersebut, massa juga membawa simbol duka berupa noken yang merepresentasikan korban jiwa warga sipil.
“‘Kami isi 10 nyawa masyarakat sipil di dalam noken, tolong kawal,’” ujar Dei Murib menyampaikan pesan massa aksi.
Ia juga menegaskan kembali kesaksian langsung dari lapangan terkait kondisi masyarakat di Puncak.
“Saya sudah turun langsung ke lokasi operasi militer di Puncak. Masyarakat di sana menyampaikan ‘10 nyawa dalam noken’ sebagai simbol kekesalan, kekecewaan, dan duka mereka kepada pemerintah dan DPR,” ungkapnya.
“Apakah aspirasi itu akan dilanjutkan atau tidak, itu urusan mereka dengan Tuhan. Kami hanya ingin hidup damai di atas tanah kami. Itu harapan masyarakat,” lanjutnya.
Massa juga menuntut penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap warga sipil.
“Ungkap, tangkap, adili dan pecat pelaku pembunuhan terhadap 10 warga sipil di Puncak,” tegasnya.
Selain itu, Majelis Rakyat Papua (MRP) diminta membawa persoalan ini ke tingkat internasional.
“MRP segera melaporkan kasus pelanggaran HAM kepada Dewan PBB,” ujarnya.
Menutup pernyataan, mahasiswa meminta semua pihak yang terlibat konflik untuk menetapkan batas wilayah yang jelas guna melindungi masyarakat sipil.
“Kedua belah pihak, TNI-Polri dan TPNPB-OPM, harus segera menetapkan wilayah sipil dan medan perang yang jelas agar masyarakat tidak menjadi korban,” pungkasnya.
Aksi ini merupakan bagian dari upaya menyuarakan hasil temuan lapangan yang dilakukan pada 19–21 April 2026, sekaligus bentuk solidaritas terhadap masyarakat Puncak yang terdampak konflik. (*)
Editor : Agung Trihandono