CEPOSONLINE.COM, NABIRE — Wakil Presiden Republik Indonesia, Raka Bumingraka, melakukan peninjauan langsung ke Pelabuhan Umum Nabire dalam rangka kunjungan kerja di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Senin (20/4/2026).
Kunjungannya ke Pelabuhan Samabusa Nabire didampingi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, Pj. Sekda Papua Tengah, Silwanus Sumule, Bupati Nabire, Mesak Magai, Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, Jajaran Forkopimda Papua Tengah, Kepala-Kepala OPD di Lingkup Pemprov Papua Tengah, Staf UPP Pelabuhan Nabire dan petugas pelabuhan lainnya.
Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi serta peran strategis Pelabuhan Nabire sebagai salah satu pintu gerbang utama konektivitas transportasi laut yang melayani delapan kabupaten di wilayah Papua Tengah.
Kepala Dinas Perhubungan Papua Tengah, Ewonggen Kogoya, dalam pemaparannya kepada Wakil Presiden menjelaskan bahwa Pelabuhan Nabire memiliki luas lahan mencapai 143.110 meter persegi dan menjadi salah satu pelabuhan terluas di Papua.
“Fasilitas yang tersedia di pelabuhan ini cukup lengkap, di antaranya terminal penumpang seluas 6.120 meter persegi serta lapangan penumpukan barang seluas 25.879 meter persegi yang dapat dikembangkan hingga 36.705 meter persegi,” ujarnya kepada Wapres Gibran.
Ia juga menyoroti keterbatasan kapasitas pelabuhan saat ini.
“Pada saat kapal masuk, kami mengalami kalau dua sampai tiga kapal bersandar, kapasitas pelabuhan masih terbatas,” katanya.
Menurutnya, pemerintah provinsi berencana melakukan pengembangan pelabuhan untuk meningkatkan pelayanan.
“Maka kami dari pemerintah provinsi juga ingin menambahkan pelabuhan di bagian belakang untuk meningkatkan kapasitas pelayanan,” jelasnya.
Pelabuhan yang terletak di Distrik Teluk Kimi ini dikelola oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Nabire.
Sementara itu, Petugas Fasilitas Pelabuhan, Jackson Banjarnahor, menjelaskan kondisi teknis pelabuhan yang saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi aktivitas kapal secara bersamaan.
“Panjang dermaga kita saat ini sekitar 227 meter dengan lebar 12 meter, sementara kapal yang dilayani bisa mencapai panjang 177 meter. Sehingga ketika kapal penumpang sandar, kapal kargo harus menunggu di area labuh,” jelasnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan fasilitas trestle yang menjadi kendala dalam proses bongkar muat.
“Untuk itu kami mengusulkan penambahan dermaga sekitar 250 meter lengkap dengan trestle agar terhubung langsung ke area penumpukan barang, sehingga pelayanan bisa lebih optimal,” ujarnya.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa Pelabuhan Nabire memiliki peran vital dalam mendukung distribusi logistik di Papua Tengah.
“Pelabuhan ini merupakan pelabuhan utama yang melayani delapan kabupaten, dengan sekitar 80 persen kebutuhan masyarakat bergantung pada pelabuhan ini,” tambahnya.
Dari sisi operasional, aktivitas pelabuhan terus menunjukkan tren peningkatan setiap tahun, baik bongkar muat barang maupun pergerakan penumpang, kecuali pada masa pandemi COVID-19.
Pada tahun 2024, volume barang datang tercatat mencapai 468.019 ton/m³ dan barang berangkat sebesar 73.657 ton/m³. Sementara itu, jumlah penumpang yang datang mencapai 83.361 orang dan yang berangkat sebanyak 85.114 orang.
Pelabuhan ini juga didukung berbagai fasilitas penunjang, baik di sisi darat maupun laut, serta melibatkan sejumlah instansi terkait seperti KPPP Laut, Lanal Nabire, Polairud, Balai Karantina, hingga Basarnas.
“ Melalui peninjauan ini, Kami harapkan Pelabuhan Nabire dapat terus dioptimalkan sebagai simpul utama konektivitas laut yang mendukung distribusi logistik serta pertumbuhan ekonomi di Papua Tengah,” pungkasnya. (*)
Editor : Agung Trihandono