"Mungkin kami akan serahkan tugas ini kepada distrik, supaya mereka bisa mengelola wilayahnya sendiri. Kalau kita hanya tunggu Dinas Lingkungan Hidup, sampai kapan ini mau selesai? Saya akan segera buat Surat Edaran terkait hal ini," ujar Johannes, Kamis 14 Mei 2026.
Langkah ini diambil agar penanganan lebih cepat dan tepat sasaran. Menurut Johannes, ketergantungan pada satu dinas hanya akan membuat masalah sampah terus meluas tanpa penyelesaian tuntas.
Johannes juga secara terbuka mengakui kelemahan pemerintah dalam menegakkan aturan. Meski Peraturan Daerah (Perda) mencantumkan denda hingga Rp25 juta bagi pembuang sampah sembarangan, nyatanya sanksi tersebut hanya menjadi macan kertas.
"Ini memang kesalahan kita. Pernahkah kita lakukan penindakan? Tidak pernah. Makanya saya mau revisi Perda itu. Percuma kita bikin Perda baru kalau kita sendiri tidak punya gigi," ucapnya lugas.
Tak hanya soal sampah, Bupati juga menyoroti perilaku masyarakat dan pelaku usaha yang menjadi pemicu banjir di Mimika. Ia menemukan banyak drainase yang sengaja ditutup atau dicor secara permanen, serta bangunan yang berdiri di atas Daerah Aliran Sungai (DAS).
Ia memberikan peringatan keras, terutama bagi pelaku usaha yang sering membuang sampah di median jalan namun enggan berkontribusi dalam aksi kebersihan lingkungan.
"Ini pelaku usaha banyak buang sampah di median jalan, tapi begitu kita lakukan kerja sama hari Jumat bersih, tidak ada satu pun yang mau ikut. Kalau tidak mau bekerja sama, saya tidak akan kasih izin nanti. Saya akan buat edarannya," tegas Johannes.
(*)
Editor : Weny Firmansyah