CEPOSONLINE.COM, MIMIKA — Di tengah bayang-bayang kerawanan wilayah, Komisi I DPRK Mimika mengambil langkah taktis untuk membongkar sumbat konflik yang kerap menghantui Kabupaten Mimika.
Pada Rabu 15 April 2026, Komisi I DPRK Mimika melaksanakan rapat koordinasi Pemetaan dan Upaya Mitigasi Penanganan Konflik bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta petinggi TNI–Polri.
Dalam rapat ini, pihak legislatif berupaya menyatukan frekuensi bersama guna memastikan stabilitas keamanan tetap dalam kendali.
Saat diwawancarai melalui sambungan telepon, Jumat (17/4/2026), Ketua Komisi I DPRK Mimika, Alfian Akbar Balyanan, memandang sinergi lintas sektor ini bukan sekadar pertemuan formalitas, melainkan kebutuhan mendesak untuk memotret realitas lapangan secara presisi.
Baginya, kebijakan yang tepat sasaran hanya bisa lahir dari pemetaan yang terukur dan data yang akuntabel.
“Pertemuan ini difokuskan pada pemetaan wilayah yang memiliki potensi kerawanan, sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis yang berorientasi pada penanganan dan pemulihan pasca konflik secara berkelanjutan,” ujar Alfian.
Radar pemetaan kini diarahkan pada sejumlah titik panas yang memiliki sejarah dinamika keamanan yang kompleks, mulai dari Distrik Kwamki Narama, kawasan Kapiraya, hingga wilayah pegunungan yang sulit dijangkau.
Tak hanya konflik komunal, dinamika kriminalitas di jantung kota Timika pun masuk dalam catatan serius. Alfian menegaskan bahwa pemetaan ini akan menjadi cetak biru bagi kebijakan penanganan konflik di masa depan.
Nantinya, setiap data dan temuan dalam rapat ini tidak akan berakhir di laci meja kerja. “Hasil koordinasi ini selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik DPRK Mimika sebagai bagian dari program kerja yang terarah dan sistematis,” imbuhnya.
Ia juga memberikan catatan khusus terhadap peran aparat keamanan, termasuk Brimob, yang dinilai lincah dalam melakukan penyekatan dan pencegahan di titik-titik rawan.
Namun, Alfian menekankan bahwa stabilitas tidak boleh hanya berhenti pada moncong senjata atau barikade petugas. Fokus pemerintah harus mulai bergeser pada pemulihan total terhadap sosiologi masyarakat yang terkoyak akibat perselisihan.
“Kami mendorong agar upaya penanganan tidak hanya berhenti pada pengendalian konflik, tetapi juga difokuskan pada pemulihan menyeluruh bagi masyarakat terdampak, seperti penguatan kembali kehidupan sosial, rasa aman warga, serta pemulihan fasilitas,” ungkapnya dengan nada tegas. (*)