CEPOSONLINE.COM, MIMIKA — Karut-marut data pendidikan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mulai memakan korban. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi tumpuan perbaikan gizi siswa, kini terantuk tembok besar bernama ketidakakuratan Data Pokok Pendidikan atau Dapodik.
Kepala Dinas Pendidikan Mimika, Antonius Welerubun, membongkar adanya indikasi manipulasi data yang membuat distribusi bantuan pangan ini menjadi salah sasaran.
Lubang dalam sistem Dapodik ini terungkap saat realisasi di lapangan menunjukkan disparitas angka yang mencolok.
Antonius menyebut bahwa daftar siswa yang tercatat dalam sistem pusat tidak mencerminkan fakta sosiologis di sekolah-sekolah Mimika. Ada celah antara administrasi dan realita yang berujung pada inefisiensi anggaran negara.
“Sejujurnya data Dapodik tidak akurat. Ada semacam manipulasi. Misalnya, ada murid yang sudah meninggal tapi masih tercatat, atau yang sudah pindah namun datanya belum diperbarui,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).
Dampaknya bersifat sistemik. Penyiapan logistik makanan yang mengacu pada data usang tersebut menciptakan kekacauan distribusi.
Di beberapa sekolah, porsi makanan berlebih hingga terbuang, sementara di sekolah lain, para siswa justru kekurangan jatah. Ketidakpastian ini merusak esensi program yang dirancang untuk menjangkau setiap anak sekolah.
“Akibatnya, penyiapan MBG ada yang kurang, ada yang lebih. Datanya tidak pasti, sehingga distribusi tidak tepat sasaran,” tegas Antonius.
Keterbatasan wewenang juga menjadi isu krusial. Dinas Pendidikan Mimika mengaku berada dalam posisi administratif yang pasif, di mana fungsi mereka dibatasi hanya pada ranah koordinasi dan fasilitasi infrastruktur pendukung, seperti penyediaan lahan untuk dapur umum.
“Kami hanya bisa berkoordinasi. Kami menyiapkan tempat untuk pembangunan dapur-dapur sementara,” katanya.
Ironisnya, di tengah ambisi besar pembangunan 18 titik dapur MBG di tingkat kabupaten, koordinasi antarlembaga justru tampak rapuh. Hingga pertengahan April ini, rencana strategis tersebut masih tertahan di meja lisan tanpa dasar hukum atau administrasi yang kuat.
Dinas Pendidikan mengaku belum memegang dokumen hitam di atas putih yang menjadi landasan operasional pembangunan dapur tersebut.
“Memang sudah ada komunikasi mengenai 18 titik dapur, tetapi itu masih sebatas lisan, belum ada surat resmi,” jelasnya.
Sikap tertutup pelaksana program juga meluas pada kebijakan penghentian sementara program MBG di sejumlah sekolah.
Antonius mengonfirmasi bahwa pihaknya dibiarkan dalam kegelapan informasi tanpa adanya pemberitahuan formal mengenai alasan penghentian tersebut. Komunikasi yang terjadi selama ini hanya sebatas silaturahmi tanpa substansi birokrasi yang jelas.
“Kami belum mendapatkan informasi resmi. Hanya sebatas komunikasi saat mereka datang bersilaturahmi,” tambahnya.
Selama ini, beban penyediaan gizi di wilayah-wilayah sulit seperti pesisir dan pegunungan Mimika lebih banyak ditopang secara mandiri melalui inisiatif bantuan makanan tambahan dari Dinas Pendidikan setempat.
Ke depan, Antonius mendesak adanya audit dan pembenahan data secara radikal. Tanpa sinkronisasi data dan transparansi koordinasi, program Makan Bergizi Gratis di Mimika dikhawatirkan hanya akan menjadi proyek seremonial yang gagal menyentuh piring siswa yang paling membutuhkan.
(*)