CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Gelombang protes atas memburuknya situasi kemanusiaan di tanah Papua kembali memuncak. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Papua (SOMAP) melakukan aksi pendudukan jalan di kawasan Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Rabu (8/7/2026).
Dalam orasinya, mereka secara gamblang menelanjangi rapuhnya sistem peradilan nasional yang dinilai gagal total dalam melindungi hak hidup orang asli Papua (OAP).
Pantauan di lokasi menunjukkan situasi yang kontras dan sarat ketegangan simbolis. Massa aksi memilih duduk merapat di atas aspal jalan, berhadapan langsung dengan barikade aparat kepolisian dan kendaraan taktis Brimob.
Di tengah barisan massa, tampak penegasan identitas politik yang berani, salah satunya ditunjukkan oleh peserta aksi yang mengenakan kaos merah bertuliskan "West Papua" lengkap dengan simbol bintang kejora.
Arius Siep, salah satu koordinator lapangan (Korlap) aksi, dengan lantang menyatakan bahwa hukum di Papua telah mengalami kelumpuhan fungsi. Konstitusi dan hukum positif dinilai hanya menjadi pajangan administrasi, sementara di lapangan, moncong senjata dan kekerasan negara terus mendominasi kehidupan warga sipil.
"Kami tegaskan bahwa hukum di Papua hari ini tidak berfungsi! Hukum telah mati untuk rakyat kecil. Kekerasan demi kekerasan masih terus terjadi secara masif, mulai dari Intan Jaya hingga pelosok pegunungan, tanpa pernah ada peradilan yang jujur bagi para pelaku. Negara memelihara impunitas!" tukas Arius Siep saat berorasi.
Dalam aksi duduk tersebut, mahasiswa menuding bahwa mandulnya penegakan hukum di Papua terjadi secara struktural demi memuluskan kepentingan pengamanan investasi skala besar. SOMAP menilai, pendekatan keamanan yang represif sengaja dipelihara untuk membungkam suara kritis masyarakat adat yang mempertahankan tanah leluhurnya.
Kritik tajam yang dilayangkan mahasiswa dalam aksi ini berakar pada kekecewaan mendalam terhadap pola penyelesaian konflik di Papua yang tidak pernah menyentuh akar masalah.
Para peserta aksi juga turut menyoroti darurat kemanusiaan di tanah Papua. Dimana dibeberapa daerah pengungsian massal dan jatuhnya korban jiwa seperti Intan Jaya dianggap diabaikan oleh otoritas hukum dan pemerintahan.
Arius menambahkan aksi duduk di jalan ini merupakan simbol dari tersumbatnya ruang demokrasi dan keadilan bagi orang asli Papua (OAP). Mereka menilai ada kesan pembiaran atau impunitas terhadap para pelaku kekerasan, sehingga konflik bersenjata dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terus berulang dari waktu ke waktu.
Melalui pengeras suara, para orator SOMAP mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk segera menghentikan pendekatan militeristik dan mulai mengedepankan penyelesaian konflik secara bermartabat dan manusiawi.
Hingga berita ini diturunkan, jalannya aksi penyampaian aspirasi di Lingkaran Abepura masih bertahan dengan pengamanan ketat dari pihak kepolisian, sementara arus lalu lintas di sekitar lokasi dialihkan sebagian demi menghindari kepadatan. (*)
Editor : Lucky Ireeuw