CEPOSONLINE.COM, KEEROM - Wakil Ketua I Dewan Adat Keerom (DAK), Laurens Borotian mengaku sangat mendukung penuh pihak penegak hukum dalam menyelidiki dugaan pungli pada rekrutmen Honorer 1000 tahun 2019 Kabupaten Keerom.
"Dewan Adat Keerom mendukung penuh Polda Papua dalam mengusut oknum-oknum yang diduga melakukan pungli dalam rekrutmen Honorer yang 1000 formasi tahun 2019 lalu," ujar Laurens.
Sesuai informasi yang beredar di media sosial dan media online seperti Ceposonline.com, diduga ada kelompok-kelompok oknum yang mengatasnamakan pemerintah atau semacamnya dalam rekrutmen honorer kabupaten.
"Pemda sudah punya OPD teknis, jadi tidak perlu kalian ambil bagian lagi, karena proses rekrutmen honorer ini tanggung jawab penuh pemda," tegasnya.
Dugaan adanya keterlibatan sejumlah oknum pegawai atau ASN di lingkungan Pemda, DAK berpendapat untuk ambil tindakan tegas.
"Kalau betul ada keterlibatan oknum ASN di dalamnya, saya kira usut saja dan ungkapkan," bebernya.
Dewan Adat memberikan apresiasi kepada Pemda Keerom dalam hal ini Bupati Keerom yang sudah berupaya semaksimal mungkin dalam mengawal rekrutmen 1000 Honorer ini agar berjalan sesuai tujuan diadakannya. Namun adanya indikasi ada praktek pungli oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tentu menjadi hal yang sangat disayangkan.
"Kebijakan bapak Bupati Keerom sudah bagus, tapi masih ada oknum-oknum yang merusak niat baik tersebut. Untuk itu pihak penegak hukum harus segera mengusut persoalan ini," terangnya.
Hal ini tentu sejalan dengan komitmen Bupati Piter Gusbager dalam mencegah pungli di lingkungan pemerintahan Kabupaten Keerom guna memwujudkan pemerintahan yang bersih.(*) Editor : Administrator