CEPOSONLINE.COM, KEEROM - Pemerintah Kabupaten Keerom menyiapkan perencanaan pembangunan daerah melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten.
Agenda tahun ini memiliki format berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena dilakukan penggabungan antara Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Musrenbang Otonomi Khusus (Otsus) untuk tahun anggaran 2027.
Wakil Bupati Keerom, Daud, dalam sambutannya menekankan bahwa penggabungan ini bertujuan untuk memastikan sinkronisasi antara program pembangunan umum dan program spesifik yang didanai melalui dana Otsus.
Langkah ini diambil agar seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi atas usulan kegiatan secara lebih efektif.
Pemkab Keerom memberikan catatan terhadap kondisi riil di lapangan. Wakil Bupati Daud menyatakan bahwa tantangan pembangunan di wilayah perbatasan ini masih signifikan, terutama menyangkut kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).
Berdasarkan data evaluasi pemerintah daerah, terdapat empat poin utama yang menjadi kendala saat ini, yakni kesenjangan akses pendidikan, kualitas layanan kesehatan, keterbatasan ekonomi produktif dan ketimpangan wilayah.
“Arah kebijakan Otsus tahun 2027 harus lebih fokus, tepat sasaran, dan berdampak langsung. Tidak boleh lagi ada program yang tidak jelas siapa penerima manfaatnya,” tegas Daud dalam sambutannya ketika membuka m Musrenbang Kabupaten Keerom di Gedung Pramuka, Selasa (28/4/2026).
Pemkab Keerom juga menetapkan investasi pada Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi pilar utama. Di bidang pendidikan, prioritas diarahkan pada pemberian beasiswa yang tepat sasaran dan akses sekolah yang layak.
Sementara di sektor kesehatan, fokus utama meliputi penguatan layanan dasar hingga tingkat kampung, penurunan angka stunting, peningkatan kesehatan ibu dan anak dan perbaikan gizi masyarakat secara menyeluruh.
Wabup Daud juga memberikan instruksi terkait penggunaan anggaran. Ia menegaskan tidak boleh ada ruang bagi program yang hanya bersifat menghabiskan sisa anggaran tanpa memberikan dampak terukur bagi masyarakat OAP.
Perencanaan ke depan diwajibkan berbasis data riil dan memiliki indikator keberhasilan yang jelas (KPI), meninggalkan pola kerja lama yang kurang transparan.
Kata Daud, penyusunan RKPD 2027 ini merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Keerom 2025-2045. Dengan visi besar yang diusung adalah menjadikan Keerom sebagai Gerbang Timur NKRI yang Maju, Makmur, Merata, Mandiri, Transformatif, dan Berkelanjutan Berbasis Agroindustri serta Ekonomi Kreatif.
Visi tersebut telah diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Papua serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Melalui Musrenbang ini, pemerintah berharap tercapai kesepakatan mengenai prioritas pembangunan, indikator kinerja, lokasi kegiatan, serta pagu anggaran indikatif. Hasil akhir dari forum ini akan menjadi dokumen RKPD yang sah, yang mengedepankan prinsip pembangunan partisipatif, transparan, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Keerom. (*).
Editor : AdminDua