471 CPNS Ikuti Latsar, Bupati Gusbager Ingatkan Soal Indisipliner
CEPOSONLINE.COM, KEEROM - Bupati Keerom, Piter Gusbager, S.Hut., MUP., berkomitmen untuk mencetak aparatur sipil negara (ASN) yang berintegritas tinggi. Hal ini disampaikan saat membuka Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2024 di Gedung Olahraga (GOR) Girgura Kensuwri, Arso, Selasa (27/10).
Pelatihan dasar ini diikuti total 471 peserta CPNS Kabupaten Keerom yang terdiri atas 95 orang dari golongan III, 376 orang dari golongan II, serta 8 orang peserta titipan dari Provinsi Papua Pegunungan. Latsar ini akan berlangsung selama 51 hari kedepan.
Gusbager menyoroti pentingnya proses kaderisasi birokrasi yang berpijak di daerah sendiri. Ia mengingatkan agar para peserta menjalani seluruh tahapan Latsar dengan disiplin tinggi sebagai anak tangga pertama dalam meniti karier abdi negara.
“Ini ketiga kalinya Latsar di Kabupaten Keerom. Sejak saya memimpin Keerom, tidak ada lagi Latsar dilaksanakan di luar Kabupaten Keerom. Itu sebuah perubahan meski kecil,” ungkap Bupati Gusbager.
Orang nomor satu di Kabupaten Keerom itu juga memberikan peringatan keras kepada CPNS yang mencoba mangkir atau menunjukkan indisipliner selama masa pelatihan.
Latsar ini sekaligus menjawab penundaan yang telah berlangsung selama hampir setahun lebih.
Bupati Gusbager juga berpesan agar para CPNS menghindari mentalitas instan. Menurutnya, jabatan dan promosi bukanlah sesuatu yang bisa diraih tanpa melalui pengabdian dan proses yang panjang.
“Banyak aparatur kita yang ingin melihat hasil tanpa melalui proses atau perjalanan, tapi langsung mau menduduki jabatan. Pemimpin itu harus belajar, isi kepala dan asah hati,” ujarnya.
Ia juga mewanti-wanti para pegawai baru untuk bijak menggunakan jemari di ruang digital serta menjauhi budaya saling menghakimi di lingkungan kerja.
Di sisi lain, Bupati dua periode itu menegaskan bahwa proses rekrutmen CPNS di bawah kepemimpinannya bersih dari praktik pungutan liar. Pemerintah Kabupaten Keerom, kata dia, telah menerapkan sistem nol rupiah sejak tahap administrasi hingga penyerahan Surat Keputusan (SK).
