CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA — Hasil monitoring dan evaluasi (Monev) Triwulan III Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura mencatat sebanyak 14 organisasi perangkat daerah (OPD) dan unit kerja memiliki rata-rata realisasi di bawah 75 persen.
Berdasarkan data yang diterima, realisasi tersebut mencakup capaian fisik dan keuangan dari masing-masing OPD.
Namun, terdapat sejumlah OPD yang dilaporkan mengalami kendala dalam proses penginputan data, meskipun realisasi pelaksanaan kegiatannya disebut telah mencapai 80 persen.
Dua OPD yang mengalami kendala penginputan tersebut adalah Sekretariat DPRD (Sekwan) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).
Berikut rincian realisasi fisik dan keuangan 14 OPD dan unit kerja berdasarkan hasil Monev Triwulan III Tahun Anggaran 2026:
Distrik Jayapura Utara: Realisasi fisik 74,98 persen dan keuangan 60,23 persen.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK): Realisasi fisik 74,40 persen dan keuangan 62,62 persen.
Kelurahan Koya Timur: Realisasi fisik 73,89 persen dan keuangan 39,99 persen.
Kelurahan Hamadi: Realisasi fisik 72,93 persen dan keuangan 46,87 persen.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD): Realisasi fisik 72,34 persen dan keuangan 35,06 persen.
Kelurahan Numbai: Realisasi fisik 72,14 persen dan keuangan 50,68 persen.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR): Realisasi fisik 70,70 persen dan keuangan 47,42 persen.
Badan Kepegawaian: Realisasi fisik 70,67 persen dan keuangan 50,20 persen.
Dinas Pemberdayaan Perempuan: Realisasi fisik 70,57 persen dan keuangan 52,16 persen.
Kelurahan Kota Baru: Realisasi fisik 69,95 persen dan keuangan 23,42 persen.
Sekretariat DPRD (Sekwan): Realisasi fisik 68,69 persen dan keuangan 64,42 persen.
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian: Realisasi fisik 68,81 persen dan keuangan 23,33 persen.
Dinas Perhubungan: Realisasi fisik 63,94 persen dan keuangan 18,29 persen.
Rumah Sakit Ramela: Realisasi fisik 30,81 persen dan keuangan 36,15 persen.
Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menjelaskan, melalui evaluasi Triwulan III ini, setiap OPD diharapkan dapat mengidentifikasi hambatan pelaksanaan program, memperbaiki penginputan data, serta mempercepat realisasi fisik dan keuangan agar target Tahun Anggaran 2026 dapat tercapai secara optimal.
Abisai menegaskan, tentu akan ada evaluasi bagi semua OPD atas kinerja yang ada.
Semua jabatan atau kepercayaan pasti akan dipertangung jawabkan dalam bentuk kinerja yang baik.
"Sebelum penyerahan DPA tahun 2027, akan kita lakukan evaluasi besar-besaran, kita butuh yang siap kerja saja," tegasnya usai pimpin Monev yang berlangsung di Aula GSG, Rabu (28/10).(*)
Editor : Lucky Ireeuw