CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Komitmen Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo dalam memperjuangkan nasib tenaga honorer kembali ditunjukkan secara nyata.
Demi mencari kepastian status kepegawaian ratusan honorer di Kota Jayapura, Abisai Rollo kini menemui langsung Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Zudan Arif Fakrulloh di Kantor Pusat BKN, Cililitan, Jakarta Timur, Selasa (9/6/2026).
Adapun Abisai Rollo tidak datang sendiri ia didampingi langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Jayapura, Richard Suebu.
Sementara itu kedatangan Abisai Rollo ke BKN RI tersebut membawa dua persoalan besar yang selama ini menjadi perhatian masyarakat, yakni nasib 314 tenaga honorer Port Numbay.
Kemudian juga terkait nasip sejumlah tenaga honorer lainnya yang pengangkatannya sempat dibatalkan akibat persoalan administrasi pada masa pemerintahan sebelumnya.
"Saya bertemu dengan Kepala BKN RI untuk membicarakan tenaga honorer yang sebelumnya dibatalkan karena berbagai persoalan administrasi. Selain itu, saya juga menyampaikan nasib 314 anak-anak Port Numbay yang sampai saat ini masih menunggu kepastian status kepegawaiannya,"ucap Abisai Rollo.
Menurut Abisai Rollo bahwa, pertemuan dengan Kepala BKN Pusat ini menjadi langkah penting untuk mencari solusi sekaligus membuka jalan bagi penyelesaian status para honorer yang telah lama menunggu kepastian.
Ia mengaku dari hasil pertemuan tersebut dimana Kepala BKN RI meminta agar seluruh data tenaga honorer yang akan diusulkan harus terlebih dahulu melalui verifikasi faktual secara menyeluruh.
Proses itu akan melibatkan Kantor Regional IX BKN Jayapura dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memastikan seluruh data yang diajukan valid dan sesuai aturan.
"Kepala BKN RI meminta agar dilakukan verifikasi faktual dengan baik. Proses ini akan melibatkan Kanreg IX BKN Jayapura dan BPKP sehingga seluruh tahapan berjalan transparan dan akuntabel. Yang diverifikasi termasuk 314 anak-anak Port Numbay,"jelas mantan Ketua DPRK Kota Jayapura ini.
Kata Abisai Rollo bahwa, verifikasi tersebut mencakup pemeriksaan identitas, kesesuaian nama, keabsahan ijazah, hingga dokumen pendukung lainnya.
Langkah ini dinilai penting untuk menghindari potensi masalah hukum maupun administrasi di kemudian hari.
Abisai Rollo mengatakan, pesan Kepala BKN RI sangat jelas, yakni seluruh dokumen harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan sebelum diterbitkan keputusan pengangkatan.
"Nama harus sesuai, ijazah harus sah, dan seluruh dokumen harus valid. Jika semua persyaratan terpenuhi, maka dapat ditetapkan oleh BKN dan selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan sebagai pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura," jelasnya pria yang disapa ABR ini.
Tak hanya memperjuangkan 314 honorer Port Numbay, ABR juga meminta perhatian BKN RI terhadap tenaga honorer lain yang sebelumnya mengalami pembatalan pengangkatan.
"Mereka nantinya juga akan mengikuti tahapan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku,"ujarnya.
ABR menegaskan Pemerintah Kota Jayapura tidak akan tinggal diam terhadap persoalan yang dihadapi para honorer yang telah lama mengabdi.
Ia meminta seluruh tenaga honorer, khususnya putra-putri asli Port Numbay, tetap bersabar sambil menunggu proses verifikasi diselesaikan.
"Saya berharap 314 anak-anak Port Numbay tetap bersabar. Saya sedang berupaya untuk terus memperjuangkan nasib mereka agar memperoleh kesempatan menjadi pegawai. Karena itu verifikasi harus dilakukan secara benar agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," tegasnya kembali.
Politisi Golkar ini tetap optimistis pertemuan dengan Kepala BKN RI akan membawa hasil positif bagi penyelesaian persoalan tenaga honorer di Kota Jayapura.
"Ini kesempatan yang sangat baik karena saya bisa bertemu langsung dengan Kepala BKN Pusat. Saya percaya pertemuan ini menghasilkan langkah-langkah positif. Jika seluruh data hasil verifikasi valid dan tidak ditemukan masalah, saya yakin anak-anak kita memiliki peluang besar untuk lolos sesuai ketentuan yang berlaku,"bebernya.
Pihaknya juga memastikan untuk mempercepat proses verifikasi dan penyusunan dokumen agar seluruh berkas dapat segera disampaikan kepada Kanreg IX BKN Jayapura, Kementerian PANRB, dan BKN Pusat untuk ditindaklanjuti.
"Saya sudah petintahkan kepala BKPP juga agar mempercepat seluruh proses yang diperlukan sehingga hasil verifikasi dapat segera disampaikan ke Menteri PANRB dan BKN Pusat. Harapan saya seluruh tahapan berjalan lancar dan memberikan kepastian bagi para tenaga honorer yang selama ini menunggu kejelasan status mereka,"tutup ABR. (*).
Editor : Yohanes Palen