CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura terancam dicopot dari jabatannya.
Adapun penyebabnya, mereka tidak menghadiri agenda monitoring meja triwulan pertama program dan pembangunan Kota Jayapura Tahun 2026 yang digelar, Rabu (6/5/2026).
Kegiatan evaluasi tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Abisai Rollo bersama Wakil Wali Kota Rustan Saru, serta dihadiri jajaran pimpinan OPD, Lurah dan Kepala Distrik untuk memaparkan progres pelaksanaan program kerja dan realisasi pembangunan pada triwulan pertama tahun berjalan.
Namun, dalam agenda penting tersebut, tercatat sejumlah pimpinan OPD tidak hadir tanpa keterangan yang jelas.
Kondisi ini menjadi perhatian serius dari Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo untuk segera melakukan evaluasi terhadap jabatan dari sejumlah pimpinan OPD yang mangkir tersebut.
"Ingat monitoring meja merupakan forum strategis untuk mengevaluasi capaian program sekaligus memastikan target pembangunan berjalan sesuai rencana,"ucap Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo.
Abisai Rollo mengaku langsung melakukan absensi terhadap seluruh pimpinan OPD yang diundang.
Dari total 45 pimpinan OPD, hanya 25 orang yang hadir dalam rapat tersebut.
“Jadi tadi saya absen langsung, dari 45 pimpinan OPD hanya 25 yang hadir tanpa ada keterangan,”ujar Abisai Rollo.
Menurut Abisai, ketidakhadiran pimpinan OPD dalam agenda evaluasi seperti ini menunjukkan lemahnya komitmen terhadap tanggung jawab pemerintahan dan pelayanan publik.
Sebab, setiap pimpinan OPD wajib hadir untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program yang telah direncanakan.
“Monitoring ini bukan kegiatan seremonial, tetapi bagian dari evaluasi kerja. Kalau pimpinan OPD tidak hadir tanpa alasan jelas, itu menjadi catatan penting bagi saya untuk melakukan evaluasi jabatan,”tegasnya.
Tak hanya pimpinan OPD, Abisai juga menyoroti absennya dua kepala distrik serta sejumlah lurah dalam agenda tersebut.
Pasalnya dari total 25 lurah di Kota Jayapura, hanya 11 orang yang hadir.
“Ini jadi catatan untuk saya evaluasi. Kalau memang tidak serius bekerja, tentu akan kita ganti,” tegas pria yang akrab disapa ABR itu.
Kata ABR, ketidakhadiran para pejabat tersebut bisa menjadi indikasi menurunnya semangat kerja atau kurangnya tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Karena itu, ia menegaskan tidak segan melakukan pergantian terhadap pejabat yang dinilai tidak lagi maksimal bekerja.
ABR menambahkan, hasil evaluasi triwulan pertama ini akan menjadi dasar dalam menilai kinerja masing-masing OPD, termasuk kemungkinan melakukan perombakan atau pergantian pimpinan bagi OPD yang dinilai tidak maksimal menjalankan tugas.
Lanjut ABR bahwa, Pemkot Jayapura berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang disiplin, profesional, dan berorientasi pada hasil, demi memastikan seluruh program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran bagi masyarakat.
"Kalau ada yang malas-malas kerja kita akan evaluasi segera dan diganti saja,"tutup ABR. (*).
Editor : Yohanes Palen