Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Buku Tragedi Dogiyai Berdarah Jadi Alarm Kemanusiaan, MRP Papua Tengah Serukan Penanganan Serius Kasus Dogiyai

T
Penulis: Theresia F. Tekege❯
Ketua Pokja Adat MRP Papua Tengah, Yulius Wandagau (Kedua dari kiri) saat jadi narasumber dalam peluncuran Buku Tragedi Dogiyai Berdarah. (CEPOSONLINE.COM/THERESIA F. TEKEGE)
Ketua Pokja Adat MRP Papua Tengah, Yulius Wandagau (Kedua dari kiri) saat jadi narasumber dalam peluncuran Buku Tragedi Dogiyai Berdarah. (CEPOSONLINE.COM/THERESIA F. TEKEGE)

Advertisement

CEPOSONLINE.COM, NABIRE — Peluncuran buku Tragedi Dogiyai Berdarah 31 Maret 2026 tidak hanya menjadi ruang dokumentasi, tetapi juga berubah menjadi tekanan moral bagi negara. Ketua Pokja Adat MRP Papua Tengah, Yulius Wandagau, secara tegas mendesak aparat penegak hukum segera membuka fakta dan menuntaskan kasus kekerasan di Kabupaten Dogiyai.

“Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Solidaritas Rakyat Papua Kabupaten Dogiyai. Ini adalah langkah berani untuk mengungkap kebenaran dan memperjuangkan keadilan atas peristiwa yang menyayat hati,” ujar Wandagau usai jadi narasumber pada peluncuran buku Tragedi Dogiyai Berdarah 31 Maret 2026 di aula Gereja Katolik Kristus Raja Nabire, Selasa, (5/5/2026).

Namun di balik apresiasi itu, ia menegaskan bahwa buku tersebut harus menjadi alat kontrol publik, bukan sekadar arsip tragedi.

Advertisement

“Peristiwa ini adalah luka mendalam bagi masyarakat adat dan seluruh rakyat Papua Tengah. Dokumentasi ini penting agar kebenaran terungkap secara objektif dan berimbang, bukan ditutup-tutupi,” tegasnya.

Wandagau juga mengingatkan bahwa penghormatan terhadap korban dan keluarga korban harus berjalan seiring dengan penegakan hukum yang adil.

“Keadilan tidak boleh ditunda. Korban harus dihormati martabatnya, dan negara wajib hadir menyelesaikan ini sesuai prinsip kemanusiaan,” kata Wandagau.

Advertisement

Di sisi lain, ia mendorong pendekatan damai berbasis nilai adat, tanpa mengabaikan proses hukum.

“Kita mengedepankan dialog dan rekonsiliasi. Tapi jangan salah, ini bukan alasan untuk menghindari hukum. Buku ini harus membuka mata semua pihak, bukan memperkeruh keadaan,” ujarnya.

Sorotan paling keras disampaikan Wandagau terkait lambannya pengungkapan kasus, terutama karena peristiwa terjadi di pusat kota.

“Peristiwa ini terjadi di ibu kota distrik, di tengah kota. Sudah lebih dari satu bulan, tapi pelaku belum juga diungkap. Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kami,” tegasnya.

Advertisement

Artikel Terkait

Capaian 4 Misi untuk OAP Belum Maksimal, MRP Minta Gubernur Evaluasi Pimpinan OPD 

Capaian 4 Misi untuk OAP Belum Maksimal, MRP Minta Gubernur Evaluasi Pimpinan OPD 

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan Damianus Katayu meminta Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo melakukan evaluasi terhadap pimp

Pekan Depan Jalan Alternatif Holtekamp Terancam Dipalang, Ini Pemicunya

Pekan Depan Jalan Alternatif Holtekamp Terancam Dipalang, Ini Pemicunya

Masyarakat adat Kampung Nafri berencana melakukan pemalangan total jalan alternatif Holtekamp pada Rabu pekan depan.

Gubernur Papeg Lantik Hamka Yelipele Gantikan Ismail Asso Sebagai Wakil Agama Islam di MRP 

Gubernur Papeg Lantik Hamka Yelipele Gantikan Ismail Asso Sebagai Wakil Agama Islam di MRP 

Hamka Yelipele resmi menggantikan Ismail Asso  sebagai anggota  Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Pegunungan Periode 2023-2028  usai dilak

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer