CEPOSONLINE.COM, WAMENA - Kabar tak sedap mengenai 141,945 ton beras bantuan Presiden RI untuk korban bencana El Nino memicu tanda tanya besar di Kabupaten Jayawijaya.
Bantuan pangan yang sedianya menjadi hak masyarakat di 40 distrik tersebut diduga dikeluarkan secara sepihak dari gudang Perum Bulog Wamena oleh Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Papua Pegunungan tanpa sepengetahuan pemerintah kabupaten.
Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya, Simon Khalolik, memberikan klarifikasi tegas guna meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurutnya, bantuan pangan berjumlah total 141,945 ton tersebut berawal dari surat permohonan Wakil Gubernur Papua Pegunungan kepada Badan Pangan Nasional pada 20 Agustus 2026.
Atas instruksi Presiden, bantuan itu akhirnya direalisasikan dan dibawa langsung ke Wamena oleh Anggota Komisi XIII DPR RI, Yan P. Mandenas, pada 21 September 2026 lalu.
"Bantuan ini bermula dari surat permohonan yang di kirim Wakil Gubernur Papua Pegunungan, 20 Agustus 2026 kepada Badan Pangan Nasional, atas nama presiden sudah direalisasikan dalam bentuk beras bantuan sebanyak 141,945 Ton untuk kabupaten Jayawijaya," ungkapnya di Wamena, Kamis (12/11/2026).
Lanjut Simon menjelaskan, bantuan tersebut sejatinya, telah diterima secara resmi melalui seremoni adat oleh Wagub Papua Pegunungan dan Bupati Jayawijaya di Kantor Bulog Wamena.
Karena itu ia mengatakan, secara kultural dan administratif, Pemkab Jayawijaya telah mengesahkan penerimaan bantuan tersebut untuk masyarakat. Namun, polemik muncul ketika pihak Pemkab Jayawijaya hendak melakukan penyaluran.
"Kami tahu beras sebanyak 141,945 ton ini merupakan hak masyarakat Jayawijaya. Hanya saja, saat kami bersiap menyalurkan, dalam kurun waktu tertentu kami baru tahu jika bantuan tersebut sudah diambil alih oleh Pemprov Papua Pegunungan," jelas Simon.
Sebutnya, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, dan BPBD Kabupaten Jayawijaya sempat mendatangi Bulog Wamena untuk melakukan pengecekan langsung. Hasilnya mengejutkan, stok beras bantuan tersebut ternyata sudah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan berita acara serah terima dari Bulog Wamena.
Simon dengan tegas menepis berbagai tudingan miring yang sempat beredar di tengah publik yang menyebut Pemkab Jayawijaya menggelapkan bantuan beras tersebut.
"Soal penyalurannya, kami sama sekali tidak tahu kemana saja. Selama ini ada informasi berkembang seolah Pemkab Jayawijaya menggelapkan beras 141,945 ton itu sedikit pun kami tidak pernah menyentuh barangnya. Kami hanya tahu menerima secara simbolis, tetapi kenyataannya sudah diambil alih pihak provinsi," tegasnya.
Hingga saat ini, Pemkab Jayawijaya memastikan bahwa beras bantuan presiden tersebut tidak pernah dikelola oleh pemerintah kabupaten.
Pihaknya menyayangkan langkah Pemprov Papua Pegunungan yang mengeluarkan dan mendistribusikan bantuan tanpa ada koordinasi lintas pemerintahan.
"Kalau beras ini diambil oleh pihak lain, berarti mereka tidak tahu budaya dan juga melanggar hukum. Bahkan dalam penyaluran bantuan tersebut, Pemprov Papua Pegunungan tidak pernah berkoordinasi dengan Pemkab Jayawijaya, sehingga kami benar-benar buta terkait ke mana saja beras itu diserahkan," tutup Simon. (*)
Editor : Jimianus Karlodi