Lebih Sibuk Bahas Gibran daripada Karhutla? Aktivis Lingkungan Sentil Pemerintah
CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Pemerintah dan DPR dinilai lebih sigap merespons isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dibandingkan menangani bencana ekologis dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia.
Kritik pedas itu dilontarkan aktivis lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bersama koalisi Orang Muda Pulihkan Indonesia dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Mereka menilai perhatian para pemangku kebijakan justru lebih banyak tersedot pada dinamika politik di ibu kota. Sementara itu, masyarakat yang menghadapi dampak kerusakan lingkungan dan bencana ekologis di daerah dinilai belum mendapatkan penanganan serius.
Perwakilan Desk Disaster Sumatera Selatan (Sumsel), Suci Nasari, menyebut ketimpangan respons tersebut terlihat jelas dari cara pemerintah menyikapi dua persoalan yang berbeda.
"Pemerintah ini entah menutup mata atau seolah bertuli-tuli tentang persoalan yang terjadi di Indonesia saat ini, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Papua, dan berbagai daerah terdampak lainnya," ujar Suci, dilansir dari Jawa Pos.
Ia membandingkan respons pemerintah terhadap bencana ekologis dengan perhatian yang diberikan terhadap isu pengunduran diri Gibran.
Menurutnya, ketika persoalan politik mencuat, sejumlah pejabat terlihat berbondong-bondong memberikan perhatian. Namun, ketika bencana terjadi dan masyarakat membutuhkan pertolongan, respons pemerintah justru dinilai tidak sebanding.
"Giliran bencana-bencana begini terjadi, pemerintah seolah menutup mata. Tetapi ketika kita lihat wapres kita mengundurkan diri, itu ramai sekali pemerintah-pemerintah yang berbondong-bondong untuk membahas bahkan datang terkait hal tersebut. Sangat miris sekali," ungkapnya.
Suci menegaskan, persoalan lingkungan tidak akan selesai hanya dengan pergantian pemimpin. Siapa pun yang menjabat sebagai presiden maupun wakil presiden, menurutnya, harus memiliki tanggung jawab nyata untuk memulihkan kerusakan lingkungan dan menindak pihak yang merusak alam.
"Siapapun wapresnya, siapapun presidennya, kalau memang seolah-olah bertuli-tuli, enggak melihat persoalan yang terjadi saat ini, bahkan enggak ada tanggung jawab sama sekali untuk memulihkan, ini sama saja," tegasnya.
