Nasional Bansos Derap Nusantara Dinamika Tembagapura Ekonomi Features Hiburan Kesehatan Opini Advertorial

Pecah Telur, Pemkab Jayawijaya Kantongi Opini Keuangan WTP

Abdel Gamel Naser • Senin, 25 Mei 2026 | 13:34 WIB
Bupati Jayawijaya, Atenius Murib (tengah) bersama tim berfoto bersama usai penyerahan LHP BPK di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan di Jayapura, Senin, (25/5/2026)
Bupati Jayawijaya, Atenius Murib (tengah) bersama tim berfoto bersama usai penyerahan LHP BPK di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan di Jayapura, Senin, (25/5/2026)

CEPOSONLINE.COM,JAYAPURA- Hasil penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan atas pengelolaan keuangan tahun 2025 untuk Kabupaten Jayawijaya akhirnya pecah telur. 

BPK Perwakilan Papua Pegunungan Senin (25/5/2026) menyerahkan hasil pemeriksaan dengan status opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.  Bupati Jayawijaya, Atenius Murib mengaku bangga dan bersyukur mengingat dua tahun sebelumnya pihaknya masih mengantongi status Wajar Dengan Pengecualian atau WDP.

“Tadi diserahkan dengan dibacakan  dan hasilnya kami memperoleh status opini WTP. Ini tentunya sangat membanggakan dan buah hasil kerja keras semuanya,” kata Atenius kepada Ceposonline.com di kantor BPK Perwakilan Papua Pegunungan di Jayapura.

Meski begitu ia tetap mengevaluasi agar kinerja bendahara harus lebih tertib mulai dari tertib dalam kelengkapan dokumen maupun tertib pertanggungjawaban dan dari catatan BPK untuk dilengkapi atau diperbaharui juga wajib dilakukan. 

“Status Pemda Jayawijaya selama 2 tahun terakhir adalah WDP  dan segala upaya yang dilakukan akhirnya tahun ini kami mendapatkan opini WTP. Ini prestasi bukan angka namun hasil kerja keras semua dan kami wajib mempertahankan,”bebernya.

Sementara Kaban Keuangan Pemda Jayawijaya, Estepanus Lolo Kassa ikut bersyukur karena dua tahun sebelumnya mendapatkan opini WDP namun kini hanya WTP. “Buah kerja keras yang harus dipertahankan dan tentunya  ini berkat kerjasama tim yang baik termasuk menyesuaikan dengan system atau regulasi yang ada,”beber Estepanus.  

Ia menambahkan bahwa pendampingan dan pembinaan terkait peningkatan kapasitas akan diimbangin sebab regulasi dari pusat sewaktu-waktu bisa berubah dan harus diantisipasi. “Penyesuaian atas perubahan-perubahan juga harus kami ikuti untuk bisa mempertahankan status ini,” tutupnya. (*)

Editor : Abdel Gamel Naser
#Jayawijaya #wtp #Ceposonline.com