Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dishub Kota Jayapura: Pemerintah Bebaskan Pungutan Retribusi Izin Trayek bagi Angkot

R
Penulis: Roberth Mboik❯
Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano dan Sekda Kota, Frans Pekey berfoto bersama penghargaan Top Leaders Award di ruang kerja wali kota, Selasa (22/2). (Ayu/Cepos)
Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano dan Sekda Kota, Frans Pekey berfoto bersama penghargaan Top Leaders Award di ruang kerja wali kota, Selasa (22/2). (Ayu/Cepos)

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Pemerintah Kota Jayapura tak lagi memungut retribusi izin trayek bagi kendaraan angkutan kota (angkot).


Advertisement

Demikian, hal ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura, Justin Sitorus, merujuk pada aturan perundang-undangan yang baru diterapkan sejak 1 Januari 2024.

“Intinya, izin trayek itu tetap diperpanjang tetapi tidak ada retribusinya,” ujarnya.

“Jadi, izin trayek bagi setiap pemilik angkot itu wajib diurus setiap tahunnya.”

Advertisement

“Untuk pengurusan izin trayek setiap angkot itu dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jayapura,” kata Justin, Rabu (26/6/2024).

Justin menjelaskan, izin trayek sangat penting dan wajib dimiliki oleh setiap kendaraan angkutan penumpang.

Ini sebagai salah satu acuan pemerintah dalam hal melakukan pengawasan terhadap angkutan kota.

Advertisement

Dengan demikian, yang bersangkutan bisa melayani sesuai dengan trayek yang sudah ditentukan dalam surat izin tersebut.

Selain itu, untuk memastikan kelayakan angkutan umum bisa beroperasi, Dishub Kota Jayapura juga rutin melakukan pengecekan.

Pengecekan secara berkala dilakukan oleh bidang pengendalian Operasional di Dinas Perhubungan kota Jayapura.

Pengawasan itu mulai dari pemanfaatan terminal yang dilakukan oleh setiap angkutan kota,  pengawasan juga terhadap dokumen atau surat-surat kendaraan,  uji berkala, dan izin trayek.

Karena kendaraan angkutan umum itu dikatakan layak beroperasi apabila ada keterangan lulus uji dari penguji kendaraan bermotor.

“Jadi setiap 6 bulan itu dicek kelayakan kendaraan,  mulai dari lampu, pengereman termasuk emisi kendaraan.”

“Kami juga selalu rutin melakukan sweeping dan pengawasan di lapangan.  Kalau izin trayek itu sekali setahun, tetapi kalau uji berkala itu sekali setiap enam bulan,” bebernya.

Karena itu, dia berharap para pemilik angkutan umum atau angkutan penumpang ini harus memiliki kesadaran untuk memastikan keselamatan setiap penumpang.

Artinya hal itu tidak saja menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan pengawasan, tetapi juga ada kesadaran dari setiap pemilik kendaraan.

“Saya berharap  setiap pemilik kendaraan sadar,  karena apabila dia tidak mengecek kendaraannya itu kan beresiko mengalami kecelakaan,” tambahnya.  (*)

Advertisement

Artikel Terkait

Jeritan Hati Sopir Angkot Sentani–Genyem di Tengah Perubahan Zaman

Jeritan Hati Sopir Angkot Sentani–Genyem di Tengah Perubahan Zaman

Sudah bertahun-tahun sopir angkutan umum trayek Sentani–Genyem mengeluhkan pendapatan yang terus menurun. 

Dorong Potensi Wisata dan Ekonomi Lokal, Bupati Waropen Ajak Sukseskan Festival Seribu Bakau

Dorong Potensi Wisata dan Ekonomi Lokal, Bupati Waropen Ajak Sukseskan Festival Seribu Bakau

Bupati dalam keterangannya menjelaskan bahwa festival tersebut akan menjadi momentum penting untuk mengembang serta memperkenalkan potensi

SPBU Nelayan Pertama di Nabire Mulai Beroperasi, Pertalite Dijual Rp10.000 per Liter

SPBU Nelayan Pertama di Nabire Mulai Beroperasi, Pertalite Dijual Rp10.000 per Liter

Pertamina Patra Niaga mulai mengoperasikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) melalui Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) di

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer