CEPOSONLINE.COM, SARMI — DPRO Sarmi digeruduk.
Ratusan tenaga honorer Kabupaten Sarmi yang telah terdaftar dalam portal Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Sarmi, Senin (17/11/2025).
Mereka menuntut kejelasan nasib terkait status kepegawaian yang hingga kini belum ada kepastian.
Aksi ini berlangsung dengan tertib namun penuh semangat. Para tenaga honorer datang dari berbagai instansi pemerintahan di Kabupaten Sarmi membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar pemerintah daerah segera memperjuangkan pengangkatan mereka menjadi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Ketua Forum Honorer Kabupaten Sarmi, Onesimus Bisim, dalam orasinya menyampaikan bahwa perjuangan ini merupakan bentuk aspirasi yang wajar, karena para honorer telah lama mengabdi tanpa kepastian status dan kesejahteraan.
Ia juga menegaskan bahwa langkah serupa telah dilakukan di sejumlah daerah lain di Papua dan mendapat respons positif dari pemerintah pusat.
“Kami hanya ingin keadilan. Kami bekerja bertahun-tahun melayani masyarakat, tapi hingga kini belum ada kejelasan. Kami berharap DPRK dan Pemerintah Kabupaten Sarmi bisa memperjuangkan nasib kami seperti daerah lain,” tegas Onesimus di hadapan anggota DPRK.
Ketua DPRK Sarmi Muhammad Azhari Tiris yang menerima massa aksi menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait di tingkat provinsi maupun pusat.
Mereka juga mengimbau agar seluruh tenaga honorer tetap menjaga ketertiban selama proses advokasi berlangsung.
Aksi damai tersebut diakhiri dengan penyerahan dokumen tuntutan resmi dari Forum Honorer Kabupaten Sarmi kepada pihak DPRK.
Massa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib sambil berharap ada langkah nyata dari pemerintah daerah dalam waktu dekat(*)
