CEPOSONLINE.COM, BIAK – Pemerintah Kabupaten Biak Numfor terus berupaya menanggulangi defisit APBD yang mencapai 42 miliar rupiah dan pemotongan anggaran pusat sebesar 111 miliar rupiah.
Kepala BPKAD Biak, Gunadi, menjelaskan strategi efisiensi anggaran yang melibatkan peningkatan sumber pendapatan daerah dan penerapan sistem informasi anggaran terbuka guna memastikan transparansi dan optimalisasi pemanfaatan anggaran.
Kepala BPKAD Biak Numfor, Gunadi, ditemui di ruang kerjanya, Rabu (26/3), mengungkapkan langkah-langkah strategis yang diambil oleh pihaknya untuk menindaklanjuti efisiensi anggaran di Kabupaten Biak Numfor.
Dikatakan Gunadi, pemotongan anggaran yang mencapai lebih dari 111 miliar rupiah di tahun ini terasa cukup besar dan berdampak signifikan terhadap program-program di daerah tersebut.
“Pemotongan anggaran di Biak mencapai 111 miliar lebih, itu sangat terasa. Apalagi kita memang menghadapi defisit APBD sekitar 42 miliar rupiah, yang merupakan defisit terbesar selama ini. Ini menjadi tantangan besar yang harus kita terima dan kita tindak lanjuti dengan serius,” ungkap Gunadi.
Ia juga menambahkan bahwa sebagian besar sektor akan merasakan dampaknya dan banyak bagian yang harus dikorbankan untuk tahun ini.
“Diperkirakan efisiensi anggaran ini masih akan berlanjut di tahun berikutnya, namun kita harus tetap optimis dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah,” lanjutnya.
Gunadi menyebutkan bahwa selain itu, pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) juga turut mempengaruhi pendapatan daerah.
Namun, untuk mengatasi masalah ini, BPKAD Biak Numfor telah merumuskan beberapa upaya untuk efisiensi anggaran, di antaranya adalah meningkatkan pendapatan daerah.
Gunadi menjelaskan, upaya pertama yang dilakukan adalah penerapan Sistem Informasi Anggaran yang Terbuka, yang memungkinkan publik untuk melihat bagaimana anggaran daerah digunakan.
Hal ini diharapkan bisa meningkatkan transparansi, memperbaiki kepercayaan masyarakat, dan mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran.
Selain itu, BPKAD juga berfokus pada peningkatan pungutan pajak daerah dengan memperbaiki sistem pengelolaan pajak seperti pajak kendaraan, pajak hotel, restoran, dan pajak bumi dan bangunan.
Dengan memanfaatkan teknologi digital, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak, sementara pemerintah daerah dapat memonitor dengan lebih efisien.
Langkah berikutnya adalah peningkatan retribusi daerah dari layanan yang disediakan oleh pemerintah, seperti retribusi pasar, parkir, dan izin usaha.