Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Caleg Terpilih dari Parpol Ini Terancam Tak Dilantik, Bawaslu Papua Selatan Ungkap Alasannya

Y
Penulis: Yulius Sulo❯
Ketua Bawaslu Papua Selatan, Marman, ungkap sejumlah parpol di 3 kabupaten tak laporkan LADK dan LPPDK.
Ketua Bawaslu Papua Selatan, Marman, ungkap sejumlah parpol di 3 kabupaten tak laporkan LADK dan LPPDK.

CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Bawaslu Papua Selatan menyebutkan bahwa terdapat sejumlah partai politik (parpol) di 3 kabupaten yang tidak menyerahkan Laporan Dana Awal Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).


Advertisement

Ketua Bawaslu Papua Selatan, Marman, menyebutkan parpol tersebut ada di Boven Digoel, Asmat, dan Mappi.

Padahal, berdasarkan Pasal 338 ayat (3) UU Pemilu, parpol yang tidak melaporkan dana awal kampanye ke KPU dapat dilakukan pembatalan sebagai peserta Pemilu di wilayah yang bersangkutan.

“Jadi ada dugaan kelalaian dari penyelenggara KPU, di mana parpol-parpol tidak melaporkan LADK ke KPU, tapi tetap diikutsertakan pada Pemilu 14 Februari lalu,” ujarnya.

Advertisement

Sementara itu, parpol yang tidak menyerahkan LPPDK akan diberikan sanksi administrasi, yakni tidak ditetapkannya calon anggota DPR tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang telah terpilih.

“Kami akan segera membuat surat ke KPU untuk 3 kabupaten tersebut untuk mengingatkan terkait dengan caleg-caleg dari  sejumlah parpol tersebut.”

Advertisement

“Jangan sampai KPU menetapkan mereka sebagai caleg terpilih dan dilantik.”

Sebab, aturannya sudah sangat jelas,’’ tandasnya.

Marman mengungkapkan, parpol yang tak melapor LADK dan LPPDK antara lain;

Boven Digoel:
Partai Ummat, PSI, Gerindra

Mappi:
Partai Ummat, PSI, Gerindra

Asmat:
Partai Ummat, Perindo, Partai Kebangkitan Nusantara, PKB, Golkar

(*)

Advertisement

Artikel Terkait

Partai Nonparlemen Minta Parliamentary Threshold Jadi 1 Persen, Serahkan Naskah 200 Halaman ke DPR

Partai Nonparlemen Minta Parliamentary Threshold Jadi 1 Persen, Serahkan Naskah 200 Halaman ke DPR

Koalisi partai non parlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) mendorong parliamentary threshold (PT) 1 persen untu

PDIP Soroti Ironi Papua dan Aceh, Kaya SDA Tapi Rakyat Belum Sejahtera

PDIP Soroti Ironi Papua dan Aceh, Kaya SDA Tapi Rakyat Belum Sejahtera

PDI Perjuangan menyoroti persoalan ketimpangan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) di berbagai daerah kaya sumber daya, termasuk Papua dan Aceh. 

Sempat 158 Kasus Sehari, ISPA di Mappi Mulai Turun Usai Hujan

Sempat 158 Kasus Sehari, ISPA di Mappi Mulai Turun Usai Hujan

Kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Kabupaten Mappi sempat mengalami lonjakan cukup tinggi pada pekan terakhir Oktober 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer