Partai Nonparlemen Minta Parliamentary Threshold Jadi 1 Persen, Serahkan Naskah 200 Halaman ke DPR
CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Koalisi partai non parlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) mendorong parliamentary threshold (PT) 1 persen untuk Pemilu 2029. Koalisi telah menyusun Naskah akademik setebal 200 halaman, memuat 30 isu kepemiluan.
Draf tersebut disusun 8 partai politik non parlemen yakni Partai Hanura, Partai Perindo, PPP, Partai Buruh, Partai Ummat, PBB, PKN, dan Partai Berkarya. Selama setahun, mereka melakukan diskusi dengan sejumlah tokoh dan pegiat kepemiluan.
Dilansir dari JawaPos.com, Ketua Umum GKSR, Said Iqbal mengatakan, naskah ini diharapkan bisa menjadi pembanding terhadap revisi Undang-Undang (UU) Pemilu yang tengah dibahas DPR.
"Kami mengadakan launching naskah akademik sekaligus sandingan revisi Undang-Undang Pemilu yang sedang dibahas oleh partai parlemen di DPR," ujar Said, Minggu (27/9/2026).
PT 1 persen telah melalui penelitian para aktivis kepemiluan dengan menggunakan rumus Taagepera.
"Parliamentary threshold adalah 1 persen, dengan tetap mempertimbangkan fraksi gabungan di tingkat nasional DPR RI dan/atau stembus accord dalam pemilihan yang dilakukan sebelum pemilu atau di awal, bukan sesudah," imbuhnya.
Dalam naskah ini, koalisi juga mengusulkan perubahan mekanisme verifikasi partai politik. Partai yang sudah memiliki kursi di DPR cukup mendaftar tanpa melalui verifikasi administrasi maupun faktual.
Untuk partai nonparlemen yang telah mengikuti verifikasi administrasi dan faktual pada pemilu sebelumnya cukup menjalani verifikasi administrasi. Sedangkan partai yang baru pertama kali menjadi peserta Pemilu tetap menjalani kedua tahapan tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Sekjen DPP Partai Hanura, Benny Ramdhani mengatakan, draf yang telah disusun akan disampaikan langsung kepada pimpinan DPR.
