PDIP Soroti Ironi Papua dan Aceh, Kaya SDA Tapi Rakyat Belum Sejahtera
CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - PDI Perjuangan menyoroti persoalan ketimpangan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) di berbagai daerah kaya sumber daya, termasuk Papua dan Aceh.
Partai berlambang banteng moncong putih itu menilai amanat Pasal 33 UUD 1945 selama ini belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat yang hidup di wilayah penghasil kekayaan alam tersebut.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, frasa dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak boleh dimaknai semata-mata sebagai dominasi negara atas sumber daya alam.
Menurutnya, rakyat harus menjadi pusat kebijakan sekaligus penerima manfaat terbesar dari pengelolaan kekayaan alam nasional.
"Jadi, ini yang diperhatikan. Bukan dikuasai negara, titik. Tetapi rakyat menjadi pusat, dasar, tujuan, sekaligus penerima manfaat yang sebesar-besarnya. Jangan seperti yang terjadi di Papua, Aceh, dan berbagai wilayah lain di Indonesia,"ucap Hasto dikutip dari Kompas.com.
Ia menegaskan bahwa, amanat konstitusi secara jelas menyebut bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Karena itu, ukuran keberhasilan pengelolaan SDA tidak hanya dilihat dari besarnya investasi atau pendapatan negara, tetapi sejauh mana masyarakat di daerah penghasil merasakan dampak positifnya.
Pernyataan Hasto tersebut sekaligus menjadi kritik terhadap realitas yang masih terjadi di sejumlah daerah kaya sumber daya alam.
"Papua misalnya, selama puluhan tahun dikenal sebagai wilayah dengan cadangan mineral dan sumber daya alam yang melimpah,"ujar Hasto.
Pihaknya melihat, berbagai indikator pembangunan menunjukkan masih adanya tantangan besar di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga tingkat kesejahteraan masyarakat.
