CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Anggota DPR Papua Tengah, Thobias Bagubau menegaskan Kabupaten Mimika merupakan bagian dari Provinsi Papua Tengah.
Untuk itu, Thobias meminta Bupati Mimika untuk menghargai kewenangan provinsi serta menjaga koordinasi dengan Gubernur Papua Tengah dalam setiap urusan yang berkaitan dengan kepemilikan saham Freeport.
Sikap tersebut disampaikan Thobias menyusul pertemuan antara Bupati Mimika dan Gubernur Papua pada 26 November 2026, yang membahas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Papua Divestasi Mandiri mengenai tindak lanjut dividen PT Freeport.
Menurutnya, langkah itu dilakukan tanpa melibatkan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
“Saya melihat Bapak Bupati Mimika berjalan sendiri tanpa berkoordinasi dengan Bapak Gubernur Papua Tengah. Kabupaten Mimika masuk dalam Provinsi Papua Tengah dan itu harus dihargai,” ujar Thobias Bagubau kepada media ini via seluler, Kamis, (27/11/2025).
Ia menegaskan, dasar hukum kedudukan Papua Tengah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022, yang menetapkan Papua Tengah sebagai provinsi otonom dengan ibu kota Nabire dan membawahi delapan kabupaten, termasuk Mimika.
Menurutnya, seluruh urusan yang berkaitan dengan saham PT Freeport yang beroperasi di wilayah Tembagapura, Timika wajib melibatkan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, baik eksekutif maupun legislatif.
“Terkait kepemilikan saham yang beroperasi di Tembagapura Timika, Pemerintah Provinsi Papua Tengah harus dilibatkan karena itu berhubungan langsung dengan pendapatan daerah,” tegasnya.
Thobias juga meminta pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua sebagai induk pemekaran, serta pemerintah provinsi lainnya di tanah Papua untuk menghormati aturan yang berlaku dan menjaga koordinasi antardaerah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Jangan sampai ada kepentingan tertentu yang merusak hubungan baik antarprovinsi di Tanah Papua. Mari kita saling berkoordinasi dan bersama-sama membangun Tanah Papua,” pungkas Bagubau. (*)