CEPOSONLINE.COM, NABIRE — Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan DPR Papua Tengah melalui Sekretaris Pansus Kemanusiaan DPR Papua Tengah, Anis Labene menyoroti kondisi anak-anak pengungsi yang hingga kini belum sepenuhnya mendapat perhatian dari pemerintah.
Anis Labene menegaskan, anak-anak merupakan kelompok paling rentan dan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan penanganan pengungsi, terutama di bidang pendidikan.
Anis menyebut, di sejumlah wilayah konflik seperti Kabupaten Puncak, terdapat sekitar 1.000 anak yang kehilangan hak pendidikannya akibat situasi pengungsian yang berkepanjangan.
“ Kondisi ini membuat banyak anak terpaksa berhenti sekolah dan hidup tanpa kepastian masa depan,” tutur Anis Labene kepada media, Kamis, (16/10/2025).
Lanjut dia, Kami masih terus membahas bagaimana menangani pengungsi secara keseluruhan, tapi yang paling rentan adalah anak-anak kita yang kini banyak terabaikan dan tidak terurus dengan baik.
Ia menilai, pemenuhan hak dasar bagi anak-anak pengungsi seperti pendidikan dan layanan kesehatan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat hingga daerah.
“ Mereka tidak meminta untuk tidak sekolah, dan tidak memilih untuk hidup dalam kondisi seperti ini. Semua ini ada sebab dan akibat, maka kita semua harus ikut bertanggung jawab,” tegasnya.
Anis mendorong agar perhatian terhadap anak-anak pengungsi tidak sekadar wacana, tetapi diikuti dengan langkah konkret dan kebijakan yang berpihak oleh semua pihak.
“ Kita harus menaruh perhatian dengan hati dan memberikan respon nyata untuk memerhatikan anak-anak kita,” katanya.
Ia juga mengapresiasi program Sekolah Satu Harapan (SSH) dengan sistem asrama yang dijalankan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Menurutnya, program tersebut menjadi peluang besar untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak korban pengungsian.
“ Program SSH ini sangat bagus. Tinggal bagaimana kita memprioritaskan anak-anak pengungsi sebagai penerima manfaat utama. Sekolahnya sudah ada, jadi mereka tidak perlu dites macam-macam. Yang penting mereka punya hak untuk sekolah. Dari situ kita lihat perkembangannya, dan kalau bagus bisa kita dorong lanjut ke SMA hingga kuliah lewat jalur program pemerintah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Anis menegaskan bahwa Pansus Kemanusiaan DPR Papua Tengah akan terus mengawal agar setiap program pemerintah benar-benar berpihak pada korban pengungsian.
“ Program pemerintah ke depan harus memastikan bahwa yang menerima manfaat utama adalah korban pengungsian. Mereka yang paling membutuhkan perhatian,” tutup Labene. (*)