Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPR Papua Tengah Desak Presiden Prabowo Buka Ruang Dialog dan Evaluasi Penempatan Militer di Papua

W
Penulis: Wahyu Welerubun❯
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai saat diwawancarai di ruang rapat DPR Papua Tengah. (CEPOSONLINE.COM/THERESIA F. TEKEGE) 
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai saat diwawancarai di ruang rapat DPR Papua Tengah. (CEPOSONLINE.COM/THERESIA F. TEKEGE) 

Advertisement

CEPOSONLINE.COM, NABIRE- Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPR PT) melalui Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, mendesak Presiden untuk membuka ruang dialog serta mengevaluasi penempatan militer di Papua, menyusul hasil reses yang menunjukkan masyarakat menginginkan penghentian konflik dan terciptanya perdamaian.


Desakan tersebut disampaikan dalam sidang paripurna penyampaian hasil reses DPR Papua Tengah, yang merupakan hasil kunjungan anggota dewan ke delapan kabupaten. Dari hasil itu, masyarakat di sejumlah wilayah seperti Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya menyuarakan harapan agar konflik tidak terus berlanjut.


“Daerah otonomi baru dibuka bukan untuk membuka daerah operasi militer. Oleh karena itu, saya berharap Pak Presiden dapat membuka ruang dialog dan mengevaluasi penempatan pasukan,” ujar Gobai usai memimpin sidang Rapat Paripurna hasil reses DPR Papua Tengah, Jumat, (17/4/2026).

Advertisement


Ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat yang dihimpun DPR Papua Tengah menunjukkan keinginan kuat untuk hidup damai tanpa konflik bersenjata.


 “Tadi kami sidang paripurna penyampaian hasil reses, itu hasilnya masyarakat dari delapan kabupaten yang kami kunjungi tidak mengharapkan adanya konflik,” katanya.


Menurut Gobai, pemerintah pusat perlu meninjau kembali kebijakan pendropan maupun penempatan pasukan di wilayah rawan konflik sebagai langkah awal meredam ketegangan yang terus terjadi.

Advertisement


Selain itu, ia juga mengimbau kepada kelompok bersenjata, termasuk Organisasi Papua Merdeka (OPM), agar tidak melakukan tindakan yang dapat memicu respons aparat keamanan. 


“Kami juga meminta kepada OPM untuk tidak melakukan tindakan yang dapat memancing aparat, baik tentara maupun polisi, melakukan tindakan lebih lanjut,” tegas Gobai.


Gobai turut meminta aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, untuk mengedepankan pendekatan humanis dalam menjalankan tugas di lapangan serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan korban sipil. 


“ Kami juga minta kepada aparat keamanan TNI-Polri untuk melakukan pendekatan humanis dan tidak asal tembak, apalagi sampai korbannya perempuan dan anak,” ujarnya.

Advertisement
Editor : Agung Trihandono

Artikel Terkait

Dari Kasus Paniai Berdarah, DPR Papua Tengah Desak Negara Bentuk Pengadilan HAM di Tanah Papua

Dari Kasus Paniai Berdarah, DPR Papua Tengah Desak Negara Bentuk Pengadilan HAM di Tanah Papua

Perjalanan panjang penanganan kasus pelanggaran HAM berat Paniai Berdarah yang terjadi pada 8 Desember 2014 akhirnya mencapai putusan kasasi

Waspadai Siklus Kekerasan Baru, DPR Papua Tengah Minta Negara Tarik Pasukan Non-Organik dari Paniai

Waspadai Siklus Kekerasan Baru, DPR Papua Tengah Minta Negara Tarik Pasukan Non-Organik dari Paniai

Dewan perwakilan rakyat Papua Tengah (DPR PT) melalui Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, meminta pemerintah pusat segera menari

409 Ton Kernel Sawit Senilai Rp2,37 Miliar Dikirim ke Sidoarjo

409 Ton Kernel Sawit Senilai Rp2,37 Miliar Dikirim ke Sidoarjo

Balai Karantina Papua Tengah mengawal pengiriman sebanyak 409 ton inti kelapa sawit atau kernel dengan nilai estimasi mencapai Rp2,37 miliar

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer