Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ini Pimpinan DPR Papua Tengah yang Ditetapkan Untuk Masa Jabatan 2024-2029

T
Penulis: Theresia F. Tekege❯
Foto bersama usai sidang paripurna penetapan Pimpinan DPR Papua Tengah. (CEPOSONLINE.COM/THERESIA F.TEKEGE)
Foto bersama usai sidang paripurna penetapan Pimpinan DPR Papua Tengah. (CEPOSONLINE.COM/THERESIA F.TEKEGE)

CEPOSONLINE. COM - NABIRE, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah resmi menetapkan komposisi unsur pimpinan masa jabatan tahun 2024-2029 dalam sidang paripurna yang digelar di Gedung DPR Papua Tengah, Kamis, (30/1/2024).


Advertisement

Sidang dipimpin Ketua sementara DPR Papua Tengah, Maximus Takimai dan diikuti oleh seluruh anggota DPR Papua Tengah.

Empat nama pimpinan DPR Papua tersebut yakni Delius Tabuni dari Partai PDIP sebagai Ketua DPR, Diben Elabi dari Partai Nasdem sebagai Wakil Ketua I, Dr.Drs. Petrus Izaach Suripatty dari partai Gerindra sebagai Wakil Ketua II dan Bekies Kogoya dari Partai PAN sebagai Wakil Ketua III.

Ketua sementara DPR Papua Tengah, Maximus Takimai mengatakan selanjutnya hasil rapat paripurna ini akan disampaikan kepada Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Tengah melalui Biro Hukum untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Advertisement

“Biar secepatnya Pimpinan DPR PAPUA Tengah yang definitif ini bisa dilantik atau menetapkan alat-alat kelengkapan dewan,” pungkasnya.

Dengan adanya pimpinan dewan ini diharapkan dapat segera bekerja efektif untuk mengawal kepentingan masyarakat Papua Tengah. (*)

Advertisement

Artikel Terkait

DPR Papua Tengah Pertanyakan Dasar Hukum ANTAM Kelola Tambang

DPR Papua Tengah Pertanyakan Dasar Hukum ANTAM Kelola Tambang

 Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPR PT) melalui Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, mempertanyakan dasar hukum penunjukan

Lindungi Masyarakat Adat, DPR Papua Tengah Dorong Pembentukan Komisi Masyarakat Hukum Adat

Lindungi Masyarakat Adat, DPR Papua Tengah Dorong Pembentukan Komisi Masyarakat Hukum Adat

Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPR Papua Tengah) mendorong pembentukan Komisi Masyarakat Hukum Adat untuk memperkuat perlindungan

Raperda OAP, Ketenagakerjaan dan Masyarakat Adat Papua Tengah Mulai Digodok

Raperda OAP, Ketenagakerjaan dan Masyarakat Adat Papua Tengah Mulai Digodok

DPR Provinsi Papua Tengah melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) membahas empat rancangan peraturan daerah yang menyangkut

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer