Hadiri FGD BKPSDM Se-Papua Tengah, BKN Minta Penilaian SKP di Papua Tengah Dilakukan Secara Obyektif
CEPOSONLINE.COM - NABIRE — Hadiri Focus Group Disacussion (FGD) bersama BKPSDM se-Papua Tengah di Timika, Kepala Kantor Regional (Kakanreg) IX Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jayapura, Hardianawati meminta seluruh BKPSDM di Papua Tengah untuk mengarahkan para pejabat agar menilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara obyektif kepada bawahan maupun stafnya.
Menurutnya, penilaian SKP selama ini masih bersifat formalitas dan belum obyektif. Kondisi tersebut, lanjut dia, dapat memengaruhi proses kenaikan pangkat pegawai.
“ Saya melihat penilaian SKP ini dilakukan pejabat masih belum obyektif dan hanya formalitas, apalagi ini terkait kenaikan pangkat. Masih pakai perasaan, tidak tegaan. Jika budaya ini terus dipertahankan, maka kita tidak akan maju, bahkan tidak perlu lagi ada manajemen kinerja,” tegas Hardianawati.
Ia menambahkan, atasan seharusnya benar-benar menilai kinerja staf, termasuk melihat kebutuhan peningkatan kompetensi, kesesuaian kualifikasi, maupun kemungkinan rotasi atau mutasi.
Selain itu, Hardianawati juga menyoroti kendala penerapan layanan E-Kinerja di Papua Tengah, terutama terkait keterbatasan sarana teknologi informasi di wilayah pelosok. Karena itu, ia menekankan pentingnya dukungan kepala daerah dalam penyediaan layanan internet serta peningkatan kapasitas pengelola kepegawaian.
“ Saya ingin agar melalui FGD ini semua kendala terkait manajemen kinerja bisa dibicarakan. Tetapi sekali lagi, saya minta komitmen dari pimpinan di Papua Tengah, baik provinsi maupun kabupaten, mulai dari Sekda dan JPT Pratama, untuk mengisi SKP secara obyektif, baik hasil kerja maupun perilaku kerja,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Provinsi Papua Tengah, Denci Meri Nawipa, meminta para peserta Focus Group Discussion (FGD) mengikuti kegiatan dengan serius agar dapat menjawab permasalahan manajemen kinerja di unit kerja masing-masing.
“Kami minta peserta aktif bertanya. Apalagi kita tahu, BKD di kabupaten itu Type B sehingga tidak ada bidang E-KIN. Bidang E-KIN hanya ada di provinsi. Jadi jangan malu bertanya agar saat kembali bisa mengelola informasi tentang sistem pengelolaan kinerja,” Pungkas Denci. (*)
