MERAUKE-Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Merauke Prayogi mengaku pihaknya dari Komisi B dalam waktu tidak terlalu lama ini akan segera ke Bulog Pusat agar PT Inalum yang telah bekerja sama dengan freeport dapat mengambil beras dari Merauke.
“Kalau tidak bisa secara keseluruhan, paling tidak setengah dari kebutuhan di freeport tersebut disuplai dari Merauke,’’ kata Politisi Partai Golkar ini, kemarin.
Menurut Prayogi, pihaknya sudah hearing dengan pihak terkait sehubungan dengan beras petani saat ini. Hanya saja yang menjadi persoalan karena pembelian oleh Bulog diatur oleh negara. Disisi lain, bulog tidak dibawah pemerintah daerah, namun pihaknya hanya sebatas koordinasi.
“Kami juga tidak bisa menekan kepala Divisi Bulog disini karena kewenangannya terbatas. Tapi harapan kami, Bulog dapat mengembangkan sayapnya dari Merauke ini bisa sampai ke pegunungan. Jangan hanya sampai Asmat, Mappi, dan Boven Digoel. Tapi bisa sampai ke pegunungan. Wilayah gunung tidak lagi mengambil beras dari Jayapura tapi langsung dari Merauke,’’ jelasnya.
Terobosan lainnya, kata Prayogi, menaikan pajak beras yang datang dari luar Merauke. Karena itu, jelas Prayogi, pihaknya dalam waktu dekat akan menyurati bupati Merauke agar menaikan pajak beras luar Merauke.
“Kita tidak bisa melarang karena ada UU Perlindungan Konsumen. Yang bisa kita lakukan adalah menaikan pajak beras dari luar Merauke dengan harapan seluruh masyarakat Merauke akan beralih ke beras produksi lokal,’’ terangnya.
Tak hanya itu, lanjutnya , pihaknya juga akan meminta bupati Asmkat, Boven Digoel dan Mappi agar mengatur pajak beras bukan dari Merauke. Beras bukan Merauke pajaknya dinaikan sedangkan beras dari Merauke, pajaknya dibebaskan. ‘’Itu salah satu cara membantu petani dalam penyerapan beras mereka,’’ terangnya. Dengan produksi yang melimpah saat ini, Prayogi mengaku tidak bisa menyalahkan Dinas Pertanian. Justru target-target program dari Dinas Pertanian telah tercapai. (ulo/tri)
Editor : Administrator