Frits Ramandey. (FOTO : Elfira/Cepos)
*Juli-November 2018, 23 Warga Tewas Akibat Konflik Sosial
JAYAPURA-Tingginya sikap sukuisme di tengah masyarakat menjadi pemicu maraknya konflik sosial di Papua. Kondisi tersebut membuat kegiatan pelayanan publik di tengah masyarakat ikut terkendala.
Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas Kepala (Plt) Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Wilayah Papua, Frits Ramandey, Selasa (27/11).
Dikatakan, dari pantauan Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), solidaritas yang terbentuk di tengah masyarakat hanya berdasarkan faktor adanya kesamaan suku, bukanlah solidaritas antara sesama warga negara.
Diketahui dari data Kepolisian Daerah Papua, sejak Juli hingga November 2018, sebanyak 23 warga tewas dan 86 warga luka-luka akibat konflik tersebut. Selain itu, puluhan rumah, toko, mobil dan motor turut dibakar massa yang bertikai.
“Konflik sosial antar warga terjadi di lima kabupaten, yakni Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, Yahukimo dan Tolikara. Terakhir konflik di Distrik Bokondini, Kabupaten Tolikara yang menewaskan tiga orang dan enam warga luka-luka pada 17 November 2018,” paparnya.
Menurutnya, konflik dipicu sejumlah faktor yakni pergantian kepala suku, adanya sikap pro dan kontra untuk memberhentikan kepada daerah, reaksi atas upaya penegakan hukum dan perzinahan.
"Meningkatnya konflik sosial di Papua karena faktor pertikaian semasa Pilkada yang belum tuntas, hingga kecemburuan sosial dan persoalan ekonomi," jelas Frits.
Fritz menaruh harap agar pemerintah daerah, tokoh agama dan tokoh masyarakat bisa menyiapkan solusi untuk mencegah jatuhnya korban di Papua akibat konflik sosial yang terjadi.
"Pencegahan konflik di Papua bukan hanya tanggung jawab aparat kepolisian, namun perlu ada kontribusi dari Pemda dan seluruh pihak yang mempunyai pengaruh di tengah masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal dalam kunjungannya Polda Papua beberapa bulan lalu mengatakan pihaknya bersama TNI, Polri dan seluruh tokoh masyarakat serta agama akan membentuk tim untuk merespon masalah darurat di Papua.
Dikatakan, tim ini berperan penting untuk mengupayakan langkah pencegahan konflik sosial di tengah masyarakat.
"Pemprov Papua selama ini bersikap pasif dalam mengatasi konflik sosial, sehingga dengan hadirnya tim ini seluruh pihak akan berperan mengajak warga memelihara perdamaian, sehingga aktivitas perekonomian, pendidikan dan sektor lainnya berjalan lancar," tegasnya. (fia/nat)
Editor : Administrator