Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Stop Rekrut Honorer! Tito Karnavian: APBD untuk Bangun Jalan dan Sekolah, Bukan untuk Gaji Tim Sukses

Y
Penulis: Yohanes Palen❯
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

Advertisement

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kini melontarkan peringatan keras kepada seluruh kepala daerah agar tidak lagi merekrut tenaga honorer baru. 

Ia menilai praktik tersebut selama ini telah menjadi salah satu penyebab membengkaknya belanja pegawai daerah dan bahkan kerap dijadikan sarana balas jasa politik pasca Pilkada oleh kepala daerah.

Pernyataan tegas itu disampaikan Tito usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Advertisement

Menurut Tito, banyak daerah kini menghadapi persoalan serius karena jumlah tenaga honorer terus bertambah tanpa perencanaan yang matang. 

Akibatnya, belanja pegawai menggerus ruang fiskal yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik.

"Kami minta kepala daerah tidak lagi menarik tenaga honorer baru, khususnya tenaga administrasi yang bukan berbasis keterampilan tertentu. Karena pada akhirnya mereka menjadi beban belanja pegawai dan membebani kepala daerah berikutnya,"ujar Tito Karnavian

Advertisement

Lebih jauh, mantan Kapolri itu secara terbuka menyinggung fenomena yang selama ini menjadi rahasia umum dalam politik daerah, yakni masuknya tim sukses ke lingkungan birokrasi melalui jalur tenaga honorer.

Menurutnya, praktik tersebut berujung pada tuntutan pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga menciptakan beban anggaran jangka panjang.

"Sering kali tim sukses dimasukkan menjadi tenaga honorer. Setelah bertahun-tahun mereka menuntut kepastian status dan meminta diangkat menjadi PPPK. Akhirnya menjadi beban APBD,"terangnya.

Tito menegaskan, kondisi itu bukan hanya membebani pemerintahan yang sedang berjalan, tetapi juga meninggalkan persoalan bagi kepala daerah berikutnya yang harus menanggung konsekuensi anggaran.

Advertisement

Artikel Terkait

Kabar Baik, Pemerintah Angkat PPPK Paruh Waktu jadi Penuh Waktu Januari 2027

Kabar Baik, Pemerintah Angkat PPPK Paruh Waktu jadi Penuh Waktu Januari 2027

Ada kabar gembira bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjelang akhir tahun 2026.  Pemerintah dikabarkan akan

172 Ribu Guru Honorer Berpeluang Jadi PNS dan PPPK Mulai Januari 2027, Ini Syaratnya

172 Ribu Guru Honorer Berpeluang Jadi PNS dan PPPK Mulai Januari 2027, Ini Syaratnya

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan skema penataan besar-besaran untuk mengangkat sekitar 172.484 guru non

Honorer 5 Tahun Jadi Prioritas Utama Penerimaan CPNS dan PPPK 2027, Ini Aturan Barunya 

Honorer 5 Tahun Jadi Prioritas Utama Penerimaan CPNS dan PPPK 2027, Ini Aturan Barunya 

Komisi II DPR RI bersama pemerintah tengah merumuskan aturan baru untuk Pendaftaran CPNS 2027 dan PPPK, yang memberikan angin segar sekaligu

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer