CEPOSONLINE.COM,WAMENA - 80 pengusaha Orang Asli Papua melakukan aksi pemalangan kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Pegunungan di Jalan Hom-hom Wamena, Senin (30/10/2023).
Mereka memalang, lantaran tak puas dengan pekerjaan padat karya yang diperuntukkan OAP dengan nilai Rp 200 juta, sedangkan untuk pengusaha Non OAP bisa sampai milyaran rupiah, meskipun tanpa melalui pelelangan.
Koordinator Aksi pegusaha OAP Jhon Matuan menyatakan kalau dilihat kembali kehadiran Provinsi Papua Pegunungan itu masyarakat sepakat untuk menolak, namun tetap diberikan dengan alasan untuk memberdayakan OAP. Namun sekarang ini bisa dilihat banyak kepentingan elit politik tingkat atas juga sudah mulai berjalan.
“Sebelum pekerjaan itu keluar sudah ada pengusaha yang ditunjuk untuk mengawal 5-6 pekerjaan, sayangnya pekerjaan itu juga tak dilakukan pelelangan secara online, namun ini offline atau penunjukkan langsung,”ungkapnya saat ditemui di Kantor Dinas PU Papua Pegunungan jalan Hom-hom Wamena Senin (30/10/2023) kemarin.
Yang mengherankan lagi, lanjut Jhon Matuan, ada pengusaha non Papua yang bisa bekerja di nilai -nilai pekerjaan yang telah diberikan kepada pengusaha OAP, dan saat ini mereka sedang bekerja dari pagu anggaran Rp 50 miliar yang diberikan Pj Gubernur Papua Pegunungan ke Pengusaha OAP.
“Untuk pekerjaan pengecoran pinggiran badan jalan, itu dikerjakan oleh 80 pengusaha OAP yang terdaftar, namun nilainya Rp. 200 juta, sementara yang tidak teregistrasi ini bisa kerja sampai miliaran ini, sementara sisa dari Rp 50 miliar ini kemana?,”tegas Jhon Matuan.
Ia juga membeberkan jika, OPD di lingkungan Pemprov Papua Pegunungan seperti memperjualbelikan belikan proyek, kontraktor harus datang dan membayar dulu baru pekerjaan itu bisa diberikan. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan pemalangan Kantor Dinas PU Papua Pegunungan sampai ada kepastian yang jelas.
“Bila perlu kita sama -sama lakukan pemeriksaan pekerjaan ini kembali ke Tipikor, supaya bisa dilakukan pembuktian di sana , sebab pekerjaan ini tanpa melalui pelelangan dan hanya penunjukkan langsung sehingga OAP disingkirkan,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Dinas PU Papua Pegunungan Irwanto Halitopo, saat dikonfirmasi, belum bisa dihubungi. Sebab ponselnya belum diaktifkan, begitu juga saat dihubungi via pesan singkat WhatsApp belum direspon. (*)
