CEPOSONLINE.COM, NABIRE- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Provinsi Papua Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) ke- II membahas penyusunan Master Plan kawasan Perkantoran Provinsi Papua Tengah. Acara FGD ke - II ini berlansung secara online (Zoom) dan Offline di Aula Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah, Rabu (25/10).

Dalam Sambutan Pejabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S. SOS., MM, pada acara pembukaan FGD II yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat Provinsi Papua Tengah, Ausilius You S.Pd., MM menjelaskan FGD I yang digelar 12 September 2023 merupakan FGD jaring pendapat baik itu pemerintah daerah, stakeholder terkait, para akademisi dan masyarakat sebagai data sekunder dalam penyusunan master plan kawasan IbuKota Provinsi Papua Tengah.

Menurutnya, Penyusunan dokumen master plan ini dimaksudkan agar pemerintah Provinsi Papua Tengah memiliki dokumen rencana strategis pengembangan dan penataan kawasan pusat pemerintahan provinsi Papua Tengah yang efektif dan efisien.

" Saat ini tim penyusun dokumen telah selesai melakukan analisa lapangan dan mendesain master plan Ibukota Provinsi Papua Tengah untuk kita lihat bersama, sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada perbaikan-perbaikan isi dokumen setelah kegiatan ini guna penyempurnaan dokumen master plan kita, " Ujar Ausilius You saat membacakan sambutan Pj. Gubernur.

Lebih lanjut kata You, Dokumen master Plan ini merupakan dokumen milik bersama sehingga dibutuhkan keseriusan dalam memberi ide-ide, saran, masukan bagi penyempurnaan dokumen yang telah didesain karen dokumen inilah yang akan dijadikan panduan dalam pembangunan pusat pemerintahan provinsi Papua Tengah yang sesuai dengan penataan ruang.

" Kami harap, dalam memberikan masukan-masukan bapak/ibu dapat memperhatikan sasaran yang harus kita capai bersama dalam dokumen ini yaitu; teridentifikasinya potensi, masalah, dan kebutuhan pembangunan pusat pemerintahan pusat Provinsi, tersusunnya konsep dan arahan pembangunan pusat pemerintahan dan tersusunnya rencana dan strategi implementasi pembangunan pusat pemerintahan, " Ujar You.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Yan Ukago ST., MT mengatakan, Pada FGD kedua ini hasil penyusunan master plan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah sudah mulai terlihat.

" Sebelumnya, bangunan kantor Gubernur, DPR dan MRP hanya dilihat titik-titiknya tapi sekarang modelnya seperti apa sudah muncul. Begitu juga dengan Kawasan perkantoran OPD daerah maupun instansi vertikal dan kantor perwakilan kementerian juga, sudah mulai jelas bangunannya," Kata Yan Ukago.

Menurut Ukago, Didalam Kawasan Pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah juga didesain lingkungan yang ramah atau lebih dikenal dengan nama green and smart city.

" Kita buat Pemetaan tentang hutan lindung dalam kawasan pusat pemerintahan Papua Tengah. Jangan sampai ada kawasan hutan lindung, kami cek itu juga. Selanjutnya, Kawasan ini kami namai Green and Smart City, " Ujarnya.

Lanjut Ukago, Perencanaan pengambilan air bersih di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah juga turut menjadi perhatian dalam pengembangan penyusunan master plan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah.

" Pertama, Air di Permukaan yang akan diambil dari Kali Wanggar, Kedua, Air tanah yang menurut hasil dari balai wilayah sungai Papua didapat 150 meter dalam tanah, " tuturnya.

Pihaknya juga mengaku, dari master plan telah mengindentifikasi kedalaman tanah keras untuk kelayakan bangunan termasuk jalur evakuasi apabila Gempa terjadi karena Nabire dikenal dengan kota Gempa.

Sebagai Ibu Kota Provinsi Ukago Menjelaskan, Desain bangunan dari motifnya akan bermotif kearifan lokal asli Papua Tengah.

" Misalnya, kantor DPR yang model tifa, Kantor MRP akan sama dengan Moluska yang ada di teluk Cenderawasih dan kantor-kantor lain yang kita lengkapi dengan desain kearifan lokal. , Yang terpenting yang kita desain adalah kota masa depan yang usianya bisa lebih 100 tahun," Ujar Ukago.

Menurut Ukago, Master plan adalah Syarat pembangunan DOB baru maka pada tahun 2024 pembangunan kantor Gubernur, DPR dan MRP Provinsi Papua Tengah akan mulai dikerjakan untuk tahap pertama. (*)