CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM malaporkan perkembangan Pembangunan Kantor Gubernur Papua Tengah yang dipusatkan di daerah Kampung Wanggar Makmur, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, kepada Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin sebagai ketua percepatan pembangunan di Tanah Papua.

Dalam Perss release yang diterima media ini, Pj. Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, dalam momen rapat koordinasi Badan Percepatan Pembangunan (BPP) terkait update kesiapan dan pelaksanaan Pembangunan Sentra Sarpras Pemprov di 4 Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua dan Kebijakan Pendukung Lainnya, yang dipimpin Wakil Presiden RI K.H Ma’ruf Amin, di Kantor Gubernur Papua, Selasa (10/10/2023).

Dihadapan Wakil Presiden dan 4 Gubernur lainnya, Ribka Haluk menyampaikan Provinsi Papua Tengah sudah menyiapkan lahan sekitar 300 hektar untuk digunakan sebagai lokasi pusat pemerintahan. Untuk pengadaan tanah sendiri telah dimulai dari tahap perencanaan, yang dimulai dari dokumen perencanaan pengadaan tanah, dokumen studi kelayakan, dokumen pemetaan dan sudah selesai ditahap persiapan.

“Untuk pengadaan tanah tentunya kami mengikuti undang-undang yang berlaku, yakni PP No 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang dan PP RI Nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Kini proses pengadaan tanah sudah masuk ke tahap pelaksanaan yakni musyawarah penetapan ganti rugi, pemberian ganti rugi hingga nanti yang terakhir penyerahan hasil,” pungkasnya.

Ribka Haluk menyampaikan pusat perkantoran yang akan dibangun dengan konsep Green and Smart City yang mencerminkan kearifan lokal dengan desain berbentuk Burung Cenderawasih dan hal itu akan dilihat jelas dari udara.

“Untuk master plan pembangunannya sudah dikerjakan dan tinggal tahap finishing dan selanjutnya kita akan lari kencang untuk mempercepat pembangunan," tuturnya.

Hal lain yang dibahas Ribka Haluk yakni meminta agar Daerah Otonomi Baru (DOB) tidak disamakan dengan provinsi lain yang sudah devienitif. Ia mengharapkan adanya diskresi khusus yang diberikan kepada daerah DOB khususnya dari sisi penyerapan anggaran.

"Kami mengharapkan adanya diskresi khusus kepada daerah DOB atau tidak boleh disamakan dengan UU yang berlaku, seperti dalam rangka serapan anggaran. Dimana daerah DOB masih relatif rendah serapannya dibandingkan daerah yang sudah depenitif. Akan tetapi kami juga mempersiapkan diri untuk menjalankan pemerintahan yang profesional, akuntabel dan transparan," katanya.

"Dalam kesempatan itu juga kami berharap agar Kemendagri bisa mempercepat evaluasi APBD Perubahan, sehingga kita bisa melaksanakan tahapan pembangunan yang telah direncanakan," tutupnya.(*)