Aksi demo damai Aliansi masyarakat Jayawijaya di Kantor DPRD Jayawijaya, Senin (25/9/2023).(DENY/ceposonline.com)

CEPOSONLINE.COM,WAMENA - Aksi demo Aliansi Masyarakat Jayawijaya menuntut 6 poin penting yang harus disikapi Pemerintah Provinsi Papua pegunungan dan Kabupaten Jayawijaya serta pihak keamanan TNI /Polri.

Tuntutan dan aksi demo ini terkait menyikapi maraknya aksi Kriminalitas di Wilayah Kota wamena yang nyata-nyata menimbulkan dampak negatif dan kerugian bagi masyarakat Jayawijaya.

Korlap aksi Aliansi masyarakat Jayawijaya Arman Ponto mengakui tuntutan pertama Aliansi Masyarakat Jayawijaya meminta kepada Polres Jayawijaya segera menutup segala bentuk aktifitas yang bersinggungan dengan penyakit Masyarakat.
Diantaranya,seperti Perjudian dan Penjualan Miras dalam kurun waktu 2 x 24 Jam setelah aksi berlangsung.

“Kedua Aliansi Masyarakat Jayawijaya menuntut kepada Polres Jayawijaya untuk meningkatkan sweeping Senjata Tajam dan juga Kendaraan Bermotor secara berkala.”ungkapnya saat melakukan aksi di Halaman Kantor DPRD jayawijaya Senin (25/9)

Ketiga Aliansi Masyarakat Jayawijaya menuntut kepada Polres Jayawijaya meningkatkan Patroli Rutin di wilayah Kabupaten Jayawijaya. Ke empat Aliansi Masyarakat Jayawijaya menuntut kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk menjawab kesenjangan sosial yang terjadi selama ini di Kabupaten Jayawijaya

“Tuntutan ke 5 Aliansi Masyarakat Jayawijaya menuntut kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk mendukung segala bentuk giat yang dilakukan oleh Aparat Keamanan (TNI/POLRI) dalam menciptakan situasi Kamtibmas Di Kabupaten Jayawijaya,” tegas Ketua Pemuda Luwu Raya

Untuk tuntutan terakhir Aliansi Masyarakat Jayawijaya menuntut kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten serta DPRD untuk mengkaji ulang Perda Miras dan Judi serta Kejelasan Hukum yang berlaku.

“Terkait masalah keamanan ini untuk semua masyarakat di Kota Wamena dari Bu sabang sampai Merauke tak ada kotak-kotak semua ini untuk kepentingan bersama,”tutup Arman (*)